SuaraBatam.id - Kebijakan Pemprov Kepri yang mengizinkan warganya untuk mudik atau pulang kampung di dalam provinsi terancam menyusul terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku akan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut bersama Satgas COVID-19, FKPD dan sejumlah pihak.
"Selasa (4/5) kami akan gelar rapat. Hasilnya nanti, kita sampaikan kepada masyarakat," kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis (29/4/2021).
Terlebih, ia menyebut, lonjakan kasus virus corona di Kepri mendapatkan sorotan Presiden RI, Joko Widodo bersama dengan Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Riau dan Bengkulu.
Baca Juga:Soal Larangan Mudik Lokal, Wagub Sumbar Belum Bisa Jawab
"Iya memang betul, tapi Kepri kan peringkat kenaikan kasusnya terbawah dari beberapa daerah itu," ujar Ansar.
Meski demikian, ia menegaskan, akan berusaha keras menekan laju penularan corona dengan mengoptimalkan 3T atau tindakan melakukan tes COVID-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment).
Ia juga menyebut, meningkatnya angka COVID-19 di wilayah setempat, salah satunya dipicu klaster pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang dari Malaysia melalui pelabuhan di Kepri.
"Makanya, kita minta ke pusat pemulangan PMI jangan hanya dari Kepri. Bisa juga dari Riau atau Medan," ujarnya. [Antara]
Ia juga memperingatkan warga agar tidak terlena dan tetap memperketat protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Baca Juga:Larangan Mudik, Kapal Feri Dumai Express Stop Beroperasi 6 Mei
Hal ini lantaran belakangan masyarakat makin abai protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat umum. Kondisi ini juga menyebabkan jumlah kasus COVID-19 makin meningkat.
- 1
- 2
