SuaraBatam.id - Capaian vaksinasi untuk lansia di Kepulauan Riau (Kepri) masih rendah. Dikutip dari kepriprov, saat ini capaian pelaksanaan vaksinasi lansia di Provinsi Kepri mencapai 52,68 persen.
Sementara capaian sesuai aturan pemerintah pusat yakni sebesar 60 persen. Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM saat rapat koordinasi vaksinasi Kepri dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (26/10) malam.
"Saat ini untuk capaian vaksinasi pada lansia di Provinsi Kepri masih tergolong rendah, mengingat kerentanan lansia itu lebih tinggi jadi masuk dalam komponen asesmen levelisasi," ujar Ansar.
Untuk itu, Ansar menggesa Capaian vaksinasi lansia guna untuk menurunkan level Covid-19 di daerah.
Baca Juga:Lansia Tidak Nafsu Makan? Rasa Umami Bisa Jadi Solusi
Ansar mengatakan bahwa berdasarkan rapat bersama bupati walikota serta Forkopimda di Provinsi Kepri seluruh daerah di Kepri sudah sangat memadai untuk turun ke level I.
"Namun karena adanya komponen asesmen tambahan maka perlu dilakukan percepatan vaksinasi lansia," ujar Ansar
Untuk mengejar capain vaksinasi lansia di angka 60 persen, maka Provinsi Kepri harus melakukan vaksinasi pada sedikitnya 6,832 orang lansia.
Adapun dua daerah di Kepri yang sudah melampaui capaian minimal untuk vaksinasi lansia yaitu Batam dan Tanjungpinang masing-masing di angka 61.28 persen dan 75.39 persen. Beberapa kabupaten lain yang masih cukup rendah yaitu Bintan 38.80 persen, Lingga 37.67 persen, dan Karimun 37.28 persen.
Sementara Natuna dan Anambas sudah mencapai 50.20 persen dan 41.38 persen.
Baca Juga:Kemenag Minta Lansia di Atas 60 Tahun Tetap Ibadah di Rumah
"Terhadap kabupaten lain supaya dapat turun level seperti Batam dan Tanjungpinang maka kita harus memfokuskan ke vaksinasi lansia," tegas Gubernur Ansar.
Meskipun data dari Kemenkes menunjukkan angka vaksinasi lansia di Kepri baru mencapai 52 persen, namun menurut Gubernur capaian vaksinasi lansia di Kepri sudah mencapai 64 persen.
Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut Pemprov Kepri telah mengirimkan tim ke Pemerintah Pusat untuk menyesuaikan data yang benar.
