Tujuan mereka adalah menjauhkan rezim militer dari sumber pendapatan utama mereka.
Masyarakat juga menolak membayar tagihan listrik, yang menurut mereka akan masuk ke kantong militer.
Sanksi seperti ini dan sanksi publik lainnya terhadap bisnis yang dijalankan militer memiliki dampak luar biasa.
Jenderal Soe Win, orang nomor dua di tampuk kekuasaan rezim militer, mengakui dalam sidang membahas anggaran bulan Agustus bahwa pemerintah menerima lebih sedikit pemasukan.
Baca Juga:Remaja Disodomi Lompat dari Ruko di Batam, Kerap Diancam Pakai Silet
Perlawanan di tengah kesulitan
Di kantor listrik negara di kota Khayan, sekitar 60 km arah timur Yangon, satu-satunya karyawan dari 43 orang staf, yang terus datang, adalah seorang eks kapten militer.
Sisanya melakukan mogok kerja. Lima belas orang dari mereka masih bertahan untuk melawan.
Tindakan kolektif mereka mengganggu kinerja rezim militer, namun ini menimbulkan biaya hidup yang tinggi.
"Saya saat ini tidak memiliki penghasilan, tetapi saya dan rekan-rekan bertekad tidak kembali bekerja untuk kepentingan militer," kata Khin Kyi Thar.
Baca Juga:Tak Tahan Kerap Disodomi, Remaja Nekat Lompat dari Lantai 3 Ruko di Batam
"Gaji saya 150.000 Kyat (Rp1,1 juta) dan saya sudah kehilangan uang sebesar itu sejak April.
