Demokrat Minta Pemerintah Karantina Pulau Jawa, Jibriel: Khawatir Negara Bakal Kolaps

Jibriel menyebut, jika pemerintah tidak cepat mengambil keputusan untuklockdownatau karantina maka bisa berdampak pada krisis kesehatan yang tidak kunjung berakhir

M Nurhadi
Selasa, 29 Juni 2021 | 10:57 WIB
Demokrat Minta Pemerintah Karantina Pulau Jawa, Jibriel: Khawatir Negara Bakal Kolaps
ILUSTRASI-Warga beraktivitas di zona merah COVID-19 RT 006 RW 01, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta, Selasa (22/6/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

SuaraBatam.id - Indonesia kini kembali mengambil langkah untuk memutus penularan wabah Covid-19 dengan melakukan perpanjangan PPKM skala mikro di berbagai daerah. Pulau Jawa saat ini masih menjadi wilayah dengan kasus Covid-19 paling banyak.

Namun, disebut oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, agar pemerintah menerapkan lockdown pulau Jawa. Deputi Riset dan Survei Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Demokrat, Jibril Avessina mengklaim, biaya PPKM Mikro justru lebih mahal dari biaya lockdown.

Tidak hanya itu, menurutnya, PPKM mikro justru berpotensi memperpanjang masa krisis Indonesia.

Ia melanjutkan, jika pemerintah tidak cepat mengambil keputusan untuk lockdown atau karantina maka bisa berdampak pada krisis kesehatan yang tidak kunjung berakhir dan dikhawatirkan negara akan kolaps hingga negara sulit bangkit.

Baca Juga:Ada ASN Positif COVID-19, Balai Kota Bandung Lockdown

“Berdasarkan kajian kami, karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp48 triliun. Ini realistis dan feasible (memungkinkan). Tinggal kita berani punya political will (keinginan) atau tidak mengingat angka kasus baru COVID-19 semakin tinggi tiap harinya. Perlu terobosan kebijakan,” kata Jibriel, Selasa (29/6/2021).

Jibriel menuturkan, anggaran lockdown atau karantina sebesar Rp48 trilyun itu diambil dari dana kebutuhan dasar sebesar Rp400 ribu untuk 80 persen penduduk Jawa atau sebanyak 121 juta jiwa.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang saat ini juga aktif sebagai anggota Komisi XI DPR RI Vera Febhyanty meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk menguatkan layanan kesehatan mengingat kasus pandemi terus naik dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami di Komisi XI DPR RI selalu mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) agar fokus kepada (penyelamatan) manusia. Realokasi anggaran untuk kesehatan lebih utama ketimbang pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda. Anggaran yang ada mampu menyelesaikan problem kesehatan akibat COVID-19,” kata Vera, melansir Antara.

Hingga Senin (28/6/2021), jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia  mencapai 2.135.998, sementara kasus aktif sebanyak 218.476.

Baca Juga:Eks Menkes Siti Fadilah ke Pemerintah: Jangan Nurut Disuruh Lockdown!

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Paling Cocok Jadi Takjil Apa saat Buka Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini