SuaraBatam.id - Disampaikan Plt Wali Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri Rahma, bahwa proyeksi pendapatan daerah pada APBD perubahan 2020 turun Rp39,37 miliar atau 3,93 persen. Dari sebelumnya sebesar Rp1,002 triliun menjadi sebesar Rp963,41 miliar.
"Pendapatan daerah dimaksud terdiri dari rincian pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah," ujar Rahma di Tanjungpinang, Kamis (20/8/2020).
Rahma mengatakan, pada sektor PAD terjadi penurunan proyeksi pendapatan dari awalnya sebesar Rp150,42 miliar menjadi Rp119,95 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp30,46 miliar atau 20,25 persen.
Tidak hanya itu, anggaran dana perimbangan pusat juga mengalami penurunan pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah.
Baca Juga:Kepala Dinas Kesehatan Serdang Bedagai Positif Corona
"Namun, untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak terdapat penambahan pendapatan daerah terhadap kurang bayar di tahun 2018," ungkapnya, melansir Antara.
Ia menyampaikan, secara menyeluruh pendapatan perimbangan sebesar Rp742,54 miliar turun Rp36,26 miliar atau 4,66 persen dari APBD murni 2020 sebesar Rp742,54 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan, lain-lain pendapatan daerah yang sah naik Rp27,87 miliar atau 37,90 persen dari APBD murni 2020 sebesar Rp73,53 miliar menjadi Rp101,40 miliar.
"Hal ini disebabkan ada perubahan peraturan gubernur dari 2019 ke 2020 terkait pendapatan perimbangan provinsi dan penerimaan tunda salur," sebutnya.
Ditemui terpisah, Sekda Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari mengemukakan, perubahan besaran belanja terjadi lantaran sebagai bentuk penyesuaian terhadap penurunan pendapatan daerah. Selain itu juga mengakomodir kebutuhan belanja untuk penanganan COVID-19 yang dianggarkan di belanja tidak terduga.
Baca Juga:Khawatir Barang Rusak, Penjual Ini Tulis Pesan ke Kurir Pakai Bahasa Korea
Pada APBD Perubahan ini, Pemkot Tanjungpinang lebih mengutamakan kegiatan penanganan COVID-19. Menurutnya, penanganan ini terkait penanganan kasus, pemulihan perekonomian dan beberapa kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Tanjungpinang.
"Untuk ke depannya, Wali Kota sudah banyak menganggarkan untuk pelatihan. Nanti tidak ada lagi kegiatan seremoni, kemudian di sektor belanja juga kita lakukan efisiensi, kegiatan yang sifatnya rutinitas, perjalanan dinas akan dilakukan efisiensi," pungkas Teguh.
