Anggota DPRD dapil Nongsa Yunus juga Mempertanyakan program pelebaran jalan yang akan dilakukan di wilayah itu.
Menurutnya, adanya program pelebaran jalan tersebut belum jelas milik Pemerintah Kota (Pemko) atau milik Badan Pengusaha (BP) Batam.
"Pelebaran jalan ini punya siapa sebenarnya? Punya pemerintah atau punya BP kok bisa- bisanya tidak melihat rakyat," katanya.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
Baca Juga:Kontrak Kerja Merugikan, Pegawai UPN Veteran Yogyakarta Mengadu ke Komnas HAM
