b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau
c. Denda.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
Baca Juga:KADIN Sebut Pekerja Asing Bisa Nikmati Vaksin Gotong Royong