Ia juga menyoroti tampuk kekuasaan Partai Demokrat pimpinan AHY adalah pada posisi Majelis Tinggi Partai. Padahal, ujar Razman, keputusan tertinggi terletak pada Kongres.
“Dari penjelasan ini, perlu saya tegaskan bahwa di dalam AD ART mereka mencantumkan pada pasal 17 soal Majelis Tinggi Partai, padahal forum tertinggi parpol adalah Kongres, Munas atau Muktamar. Pasal 17 majelis tinggi adalah badan betugas pengambilan keputusan yang strategis," ujarnya.
"Majelis Tinggi berwewenang mengambil keputusan strategis pada poin F, penyelesaian sengketa antarlembaga di internal. Apabila tak dapat diselesaikan oleh mahkamah partai,” sambungnya melansir Hops.id (jaringan Suara.com).
Ia lantas menjelaskan kecacatan dalam Demokrat, karena menurutnya, ketua umum yang terpilih di Kongres adalah pemimpin tertinggi bukan Majelis Tinggi yang justru memiliki wewenang lebih.
Baca Juga:Polemik Kudeta PD, JK Minta AHY Bersabar dan Ingatkan Pentingnya Regenerasi
“Tapi di AD ART disebut dalam hal menjalankan roda organisasi, keputusan strategis ada di Majelis Tinggi, maka lengkaplah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh apa yang mereka produk di Kongres 2020,” tutupnya.
