SuaraBatam.id - Sebuah peternakan babi ilegal ditemukan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau.
Penemuan peternakan tersebut sendiri usai petugas TNI AU dan Ditpam BP Batam berpatroli rutin dalam penertiban KKOP. Dalam kegiatan itu, patroli bertujuan pula untuk memantau lokasi yang bersinggungan dengan pemukimanan masyarakat yang berada di sekitar landasan pacu Bandara Hang Nadim Batam pada Selasa (15/9/2020).
Komandan Lanud Hang Nadim Letkol Pnb Urip Widodo mengatakan, operasi penertiban kali ini merupakan tindak lanjut dari penertiban yang sudah dilaksanakan sekitar satu Minggu yang lalu.
Melansir informasi dari salah satu personel Ditpam BP Batam kepada Batamnews (jaringan Suara.com), imbauan berupa surat resmi sebelumnya sudah pernah dilayangkan ke masyarakat sekitar landasan.
Baca Juga:20 Orang Positif Corona di Batam Hari Ini, 12 Pasien Sembuh
Hal itu juga disampaikan pada pengelola lahan terkait pengelolaan lahan di sekitar landasan tanpa izin merupakan tindakan melanggar hukum.
Namun, dalam operasi kali ini petugas baik dari Lanud Hang Nadim maupun dari Ditpam BP Batam diketjutkan dengan hal yang tidak biasa.
Pasalnya, penggunaan atau pengelolaan lahan disekitar landasan pacu bandara Hang Nadim ternyata terdapat semacam pungli atau sewa yang dilakukan oleh oknum tertentu.
“Dari informasi yang kami peroleh dari pengelola lahan, mereka dikenakan tarif sewa lahan sebesar Rp 1,5 juta. Sampai saat ini, kami masih mencari dan mencoba berkomunikasi dengan yang mengelola lahan ini,” ujar Urip.
Tim gabung lantas bergerak ke lokasi lebih dalam dan mendapati peternakan babi di beberapa titik serta tempat pencucian pasir. Sementara pemilik dari peternakan babi saat ini masih belum dapat dikonfirmasi.
Baca Juga:Lakukan Kekerasan Hingga Tewaskan Napi, Oknum Polisi Resmi Jadi Tersangka
Kepada pekerja penjaga peternakan babi, pihak Lanud Hang Nadim sudah memberikan peringatan secara lisan dan persuasif agar peternakan tersebut segera dibersihkan atau dibongkar.
“Kami berikan kesempatan dan kelonggaran waktu selama satu minggu kepada pengelola peternakan agar segera membongkar dan membersihkan lahan tersebut dari aktifitas tak berizin. Termasuk kegiatan sewa-menyewa lahan, harus kita benahi,” pungkas Urip.
