Polemik Aset BP Batam Dengan ATB Makin Memanas Jelang Akhir Konsesi

SuaraBatam.id - PT ATB menganggap langkah BP Batam dalam mengakhiri konsesi pengelolaan air bersih justru memberikan kesan ketidakpastian hukum dan investasi bagi investor.

PT ATB juga menuduh BP Batam mengingkari sejumlah perjanjian konsesi yang sudah disepakati.

"Kontrak adalah sebuah acuan yang harus dipegang teguh kedua belah pihak. Namun dalam hal ini, kami menilai BP Batam tidak menjalankan kontrak secara konsisten. Tentu saja ini memberikan ketidakpastian," ujar Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, dikutip Batamnews (jaringan Suara.com), Senin (22/9/2020).

ATB sendiri adalah bagian dari PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK), sebuah perusahaan lokal dan Sembawang Corporation (Sembcorp), perusahaan asal Singapura yang dipercaya mengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pulau Batam.

Baca Juga: Lagi, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 2 Miliar dari Pejabat PPK di PUPR

Sebelumnya, BP Batam (Otorita Batam saat itu) dan ATB menandatangani perjanjian konsei yang berlaku selama 25 tahun. Perjanjian tersebut mengatur secara detail tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selama hampir 25 tahun mengelola SPAM di pulau Batam, tidak sedikit kontribusi yang diberikan ATB.

"Perusahaan ini mampu melakukan berbagai hal yang melebihi apa yang disyaratkan dalam perjanjian konsesi. Misalnya dalam hal cakupan pelanggan. Dalam kontrak konsesi, ATB diminta melayani 107 ribu pelanggan di akhir konsesi. Namun, saat ini ATB telah berhasil memenuhi melayani 290.488 pelanggan," ujar Maria.

Ia juga mengatakan, ATB berhasil melampaui kewajibannya dalam hal menjaga tingkat kehilangan air menjadi hanya 14 persen, yang menurutnya jadi yang terbaik di Indonesia. 

Selain itu, ia juga mengklaim cakupan area pelayanan yang telah mencapai 99,7 persen. Selain ia juga menyampaikan dstribusi air secara berkelanjutan dan investasi.

Baca Juga: KPK Periksa 6 Saksi Kasus Suap Air Minum KemenPUPR

"Praktis ATB telah menjadi investor yang melebihi ekspektasi pemerintah. Namun sayangnya, di sisi lain BP Batam justru gagal memberikan kepastian hukum dan investasi kepada investornya, karena tidak sepenuhnya melaksanakan perjanjian konsesi," tuturnya.