SuaraBatam.id - Film dokumenter Dirty Vote akhirnya tayang di Youtube pada 11 Februari 2024, tepat di hari pertama masa tenang pemilu. Film ini mengangkat tema tentang desain kecurangan pemilu yang dikhawatirkan akan merusak demokrasi Indonesia.
Tiga ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, menjadi narasumber dalam film ini. Mereka menjelaskan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk memenangkan pemilu, bahkan dengan cara yang menabrak dan merusak tatanan demokrasi.
Bivitri Susanti mengatakan bahwa film ini adalah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi di Indonesia. Dia menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya tentang terlaksananya pemilu, tetapi juga tentang bagaimana pemilu berlangsung secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.
“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” katanya dalam siaran pers, yang diterima suara.com, 11 Februari 2024.
Feri Amsari menambahkan bahwa esensi pemilu adalah rasa cinta tanah air. Membiarkan kecurangan merusak pemilu sama saja dengan merusak bangsa ini. Dia juga mengingatkan bahwa kekuasaan itu ada batasnya dan tidak ada kekuasaan yang abadi.
Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan diproduksi oleh koalisi masyarakat sipil. Film ini diharapkan dapat menjadi tontonan reflektif di masa tenang pemilu dan mengedukasi publik tentang bahaya kecurangan pemilu.
Joni Aswira, Ketua Umum SIEJ dan produser film ini, mengatakan bahwa Dirty Vote juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan oleh koalisi masyarakat sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowd funding dan sumbangan individu dan lembaga.
“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” katanya.
20 lembaga yang terlibat dalam kolaborasi film ini antara lain: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Film Dirty Vote merupakan alarm bagi rakyat Indonesia untuk waspada terhadap potensi kecurangan pemilu. Film ini mengajak publik untuk kritis dan berani melawan kecurangan demi menjaga demokrasi dan masa depan bangsa. (*)
