facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tempat Penampungan PMI Ilegal Tujuan Malaysia di Batam Digerebek

Eko Faizin Minggu, 03 Juli 2022 | 14:42 WIB

Tempat Penampungan PMI Ilegal Tujuan Malaysia di Batam Digerebek
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Polisi Harry Goldenhardt dan Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol. Jefri Siagian memperlihatkan barang bukti pengungkapan kasus PMI ilegal di Polda Kepri. [ANTARA/Yude]

Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 42 orang yang menjadi korban berhasil diselamatkan.

SuaraBatam.id - Sebuah tempat penampungan calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI ilegal di wilayah Jodoh Center Point, Batu Ampar, Batam digerebek Polda Kepulauan Riau (Kepri) pada Kamis (30/6/2022).

Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 42 orang yang menjadi korban berhasil diselamatkan. Mereka terdiri dari 24 orang pria serta 18 orang wanita.

Menurut Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian, penggerebekan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat. Sehingga pihaknya langsung mendatangi lokasi tempat penampungan.

"Kita grebek pada siang hari tanggal 30 Juni 2022," ujar Jefry dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Sabtu (2/7/2022).

Ia menyebut bahwa para korban hendak diberangkatkan ke luar negeri yakni, Malaysia secara Non Procedural dan tak dilengkapi dokumen yang lengkap sebagai syarat menjadi calon PMI.

Kemudian dari hasil pendataan, sebanyak 40 orang tersebut berasal dari kota yang dimana daerah tersebut kerap sekali diungkap pada pengungkapan sebelumnya.

"Mereka berasal dari daerah Jawa, Lampung, Lombok dan Madura," kata Jefri.

Selain itu, petugas juga mengamankan seorang pria berinisial M alias Y yang berperan sebagai pengurus keberangkatan para PMI tersebut.

Kemudian petugas juga mengamankan barang bukti berupa paspor, handphone, boarding pass tiket pesawat, uang tunai senilai Rp 2 juta serta yang Ringgit Malaysia senilai RM 325.

Modus yang dilakukan pelaku, ia meminta sejumlah uang untuk proses pemberangkatan mulai dari Rp7 juta hingga Rp10 juta. Jumlah itu diminta tergantung pada daerah asal mereka.

Atas perbuatannya ia diterapkan Pasal 81 Jo Pas 83 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI diluar Negeri, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda senilai Rp15 miliar.

Komentar

Berita Terkait