"Itu perusahaan kerabat saya, bukan perusahaan anak saya. Anak saya hanya bekerja di perusahaan itu," ujarnya pula.
Anggaran untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kepri 19,8 juta, pakaian sipil lengkap Rp188,3 juta, pakaian dinas harian Rp65,9 juta, dan pakaian dinas lapangan Rp82,4 juta.
Hasil penelusuran, Navi Tailor belum menyelesaikan pekerjaannya. Namun anggaran untuk kegiatan tersebut, cair sejak Desember 2021.
Martin tidak dapat menjelaskan persoalan itu. Namun memastikan seluruh kegiatan itu, telah dilaksanakan, bukan fiktif.
Baca Juga:Mahasiswa KKN Unhas Bikin Inovasi Pengering Biji Kopi, Menggunakan Bahan Bambu dan Batang Kopi
"Barangnya ada. Teknisnya coba tanya ke-PPTK dan keuangan," ujarnya lagi.
Penelusuran berlanjut kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan pakaian tersebut, Herman Muis, dan Kepala Bagian Keuangan DPRD Kepri Jhon A Barus. Herman mengatakan pengguna anggaran kegiatan itu adalah Martin.
"Saya sudah bertanya kepada Pak Martin, apakah pakaian tersebut dapat selesai tepat waktu. Jawabannya, bisa," kata Herman, yang sejak Oktober 2021 menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha dan Humas DPRD Kepri.
Herman mengaku baru beberapa hari lalu mengunjungi Navi Tailor atau setelah heboh berita tentang permasalahan itu.
Ia mengaku proyek pakaian itu sudah selesai dikerjakan, namun baru diambil.
Baca Juga:Mahasiswa KKN UMY Gelar Pemberdayaan UMKM dan BUMDES di Desa Glagah, Wonosobo
"Saya malah dimarah tadi karena lambat ambil pakaian itu," ujarnya.
