PMI yang Transit ke Batam Diusulkan Karantina di Daerah Tujuan

Hal itu dilakukan juga sebagai antisipasi masuknya virus omicron.

Eliza Gusmeri
Sabtu, 04 Desember 2021 | 14:09 WIB
PMI yang Transit ke Batam Diusulkan Karantina di Daerah Tujuan
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam Yusfa Hendri (foto: antara)

SuaraBatam.id - Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang menjelang libur Natal dan Tahun Baru melalui Batam diprediksi meningkat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, mengusulkan PMI yang pulang dari Malaysia dan Singapura tidak menjalani karantina COVID-19 di daerah setempat, melainkan hanya transit sejenak untuk melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan masing-masing.

Hal itu dilakukan juga sebagai antisipasi masuknya virus omicron.

"Karantinanya di provinsi, kabupaten atau kota tujuan, misalnya Sumatera Utara, Jakarta, Surabaya, Makassar," kata Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Batam yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam Yusfa Hendri di Batam, Sabtu.

Baca Juga:Jadwal SIM Keliling di Batam, 4 Desember 2021

Selama ini, seluruh PMI yang masuk melalui Batam harus menjalani karantina di rumah susun yang disiapkan pemerintah setempat, sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan masing-masing.

"Kalau PMI semua masuk melalui Batam, sifatnya transit saja, bukan karantina," kata Yusfa.

Usulan lainnya, Pemkot Batam berharap pemerintah membuka pintu masuk pelabuhan laut selain Batam.

"Misalnya Belawan dan sebagainya, sehingga saudara kita bisa terdistribusikan," kata dia.

Ia menyatakan, berdasarkan laporan yang diterima Satgas, sekitar 7.000 PMI akan pulang ke Tanah Air melalui Batam, pada Desember 2021.

Baca Juga:Virus Omicron Masuk Malaysia dan Singapura, Batam Antisipasi Pekerja Migran

Pria yang pernah menjabat Kabag Humas Pemkot Batam itu justru memprediksikan jumlah PMI yang kembali akan melebihi itu, mengingat batas waktu kebijakan rekalibrasi Pemerintah Malaysia hingga 31 Desember 2021.

"Rekalibrasi akan berakhir 31 Desember 2021 setelah itu tidak tahu kebijakan Pemerintah Malaysia. Momen ini dimanfaatkan saudara berbondong-bondong pulang. Ini harus ditangkap pemerintah untuk mempersiapkan," kata dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini