“Kami pastikan kesepakatan yang kami buat mempunyai saksi lebih dari dua orang,” ujar Ade.
Namun demikian, Ade membenarkan bahwa dalam perjanjian politik tersebut, ada poin mengenai nama yang akan dibawa menduduki beberapa jabatan strategis di Pemprov Kepri.
Dal poin yang dimaksud, Ade mengaku memang ada transaksi jabatan, yaitu jabatan sekretaris daerah dan beberapa kepala dinas.
“Tapi nama-nama itu memang dikosongkan, jadi inisial J untuk jadi Sekda tidak ada, ini biar J tau bahwa dia tidak diusulkan,” katanya.
Baca Juga:Isu Keretakan Hubungan Gubernur dan Wagub Kepri Menguat, Ansar Singgung Pemkot Batam
Untuk membuat perjanjian tersebut, Ade mengaku partai Golkar telah melakukan pengorbanan dengan tidak mencalonkan kader mereka pada Pilwako Batam.
Hal ini dilakukan untuk kesepakan tidak tertulis, bahwa mereka bersama-sama berjuang di Pilkada di Batam dan Bintan.
“Namun ternyata perjanjian itu dikhianati, pada pilbup Bintan, dari pihak mereka (Nasdem) ada yang mencalonkan,” tegas Ade.
Salah satu pelanggaran lain adalah, pernyataan HM. Rudi yang menyatakan akan maju pada Pilgub Kepri 2024 mendatang.
“Baru saja pelantikan Februari lalu, tapi mau mencalonkan diri 2024, artinya mau jadi lawan politik, ada jejak digitalnya,” jelasnya.
Baca Juga:Pejabat BP Batam Mendadak Diperiksa Polisi Dugaan Pungutan Liar Jasa pelabuhan
Ia menambahkan dalam surat perjanjian tersebut dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa jika ada perselisihan, maka akan dimusyawarahkan secara mufakat, akan tetapi pada faktanya, tidak ada upaya untuk mufakat.
