Hal ini dilakukan untuk kesepakan tidak tertulis, bahwa mereka bersama-sama berjuang di Pilkada di Batam dan Bintan.
“Namun ternyata perjanjian itu dikhianati, pada pilbup Bintan, dari pihak mereka (Nasdem) ada yang mencalonkan,” tegas Ade.
Salah satu pelanggaran lain adalah, pernyataan HM. Rudi yang menyatakan akan maju pada Pilgub Kepri 2024 mendatang.
“Baru saja pelantikan Februari lalu, tapi mau mencalonkan diri 2024, artinya mau jadi lawan politik, ada jejak digitalnya,” jelasnya.
Baca Juga:Isu Keretakan Hubungan Gubernur dan Wagub Kepri Menguat, Ansar Singgung Pemkot Batam
Ia menambahkan dalam surat perjanjian tersebut dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa jika ada perselisihan, maka akan dimusyawarahkan secara mufakat, akan tetapi pada faktanya, tidak ada upaya untuk mufakat.
“Malah ada ancaman demo, pengerahan masa, dan ini sebetulnya kalau kita sebagai parpol tidak bisa ditekan, kalau kita mau duduk bersama, ayo berunding,” katanya.
Kemudian poin kesepakatan yang dilanggar juga menyangkut wilayah pemenangan.
Pihak Nasdem mendapat tugas untuk memenangkan Ansar-Marlin di Batam dan Karimun.
Namun satu bulan sebelum Pilkada, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survei, dan pasangan Ansar-Marlin menurun.
Baca Juga:Pejabat BP Batam Mendadak Diperiksa Polisi Dugaan Pungutan Liar Jasa pelabuhan
Pihaknya mengartikan ada sentimen negatif terhadap pasangan yang diusung mereka.
“Ternyata jaminan kemenangan Batam-Karimun tidak terbukti, ini diantaranya sebab-sebab kesepakatan sangat mungkin ditinjau ulang,” ucapnya.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
