SuaraBatam.id - Pegiat media sosial sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun baru-baru ini menceritakan bahwa dirinya mendesak agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bergerak untuk membantu Rizieq Shihab dan Syahganda.
Hal itu lantaran menurut Refly Rizieq Shihabdan Aktivis KAMI, Syahganda Nainggolan tidak memiliki kejahatan yang berlebihan sehingga tidak seimbang dengan hukuman.
“Apalagi kalau kita kaitkan dengan perilaku tindak pidana korupsi, pembunuhan, dan sebagainya,” ujar Refly dalam tayangan video di kanal YouTube yang dikutip Terkini.id (jaringan Suara.com), Selasa (6/4/2021).
Menurutnya, kesalahan yang dilakukan Habib Rizieq dan Syahganda tak menimbulkan korban dan kerugian secara masif. Ia juga menyebut, tuduhan terhadap Rizieq bertindak subjektif.
Baca Juga:Telegram Kapolri Terbaru: Larangan Media Siarkan Arogansi Polisi Dicabut
“Tweet Syahganda yang dinilai meresahkan dan mengganggu stabilitas nasional pun juga subjektif. Rasanya terlalu mengada-ada dan terlalu berlebihan jika itu dijadikan alasan," ungkapnya.
Untuk informasi, Syahganda Nainggolan dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena cuitannya di akun media sosial Twitter-nya.
“Indonesia negara demokratis, yang menghukum orang karena pendapat. Apalagi media sosialnya adalah Twitter," tulisnya lagi.
Ia lantas mengaku pernah meminta tolong kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk turut bersuara terhadap ketidakadilan yang menimpa Rizieq dan Syahganda lantaran keduanya merupakan pendukung Prabowo pada Pilpres 2019 lalu.
“Prabowo Subianto harusnya memang memiliki kontribusi. Paling tidak bersuara terhadap ketidakadilan yang menimpa para pendukungnya,” ungkapnya.
Baca Juga:Kilat! Kapolri Cabut TR Larangan Media Siarkan Arogansi Polisi usai Dikecam
“Walaupun Prabowo sudah melakukan pembicaraan separuh kamar dengan Presiden Jokowi, tapi yang kita minta adalah hasilnya," sambungnya.
Namun, lantaran kini sudah menjadi menteri pertahanan ia menyebut Prabowo Subianto mau tidak mau harus taat kepada presiden yang ia tulis sebagai bosnya.
“Sebagai menteri, tentu Prabowo harus taat kepada bosnya, yaitu Presiden Jokowi,” katanya.
