Eko Faizin
Kamis, 12 Maret 2026 | 14:34 WIB
Ibu terdakwa ABK Kapal Sea Dragon Fandi Ramadhan, Nirwana (kiri) dan Ibunda tersangka Radit Ardiansyah Makkiyati (kedua kiri) menyampaikan permohonan bantuan kepada Komisi III DPR, Kamis (26/2/2026). [ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/bar]
Baca 10 detik
  • Kejari Batam meminta maaf terkait pernyataan sidang replik di kasus sabu 2 ton.
  • Pernyataan maaf tersebut dimaksudkan untuk meluruskan pernyataan JPU di PN Batam.
  • Pernyataan jaksa itu tidak bermaksud menyinggung DPR RI maupun tokoh masyarakat.

SuaraBatam.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disampaikan saat pembacaan replik dalam persidangan kasus sabu 2 ton anak buah kapal (ABK) Sea Dragon beberapa waktu lalu.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam Priandi Firdaus mengatakan permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Muhammad Arfian di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2026).

"Pernyataan maaf tersebut dimaksudkan untuk meluruskan pernyataan JPU pada saat pembacaan replik di PN Batam beberapa waktu lalu. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila pernyataan tersebut menimbulkan kesalahpahaman," ujar Priandi dikutip dari Antara, Kamis (12/3/2026).

Menurut dia, permintaan maaf tersebut secara khusus berkaitan dengan pernyataan JPU saat membacakan replik yang sempat menyinggung tokoh masyarakat dan Komisi III DPR RI dalam konteks dugaan intervensi terhadap proses penegakan hukum.

Ia menegaskan bahwa pernyataan jaksa tersebut tidak dimaksudkan untuk menyinggung lembaga DPR RI, khususnya Komisi III, maupun tokoh masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa tuntutan pidana merupakan kewenangan penuntut umum yang disusun berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Priandi juga menambahkan bahwa Kejaksaan menghormati fungsi pengawasan DPR RI, termasuk peran Komisi III dalam mengawasi penegakan hukum di Indonesia.

"Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip independensi dan akuntabilitas dalam setiap penanganan perkara," kata Priandi.

Sebelumnya, permintaan maaf tersebut disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI sebagai bentuk klarifikasi atas pernyataan jaksa yang sebelumnya menimbulkan polemik di ruang publik, Selasa (11/3/2026).

"Kami, JPU Muhammad Arfian, ingin menyampaikan setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya permohonan maaf atas kesalahan kami dalam persidangan kemarin saat pembacaan replik," jelas Arfian. (Antara)

Load More