Skandal Narkoba di Pemkot Tanjungpinang: ASN Jual Ganja, Terancam Dipecat!

SuaraBatam.id - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang berinisial DA diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja.

DA ditangkap bersama seorang rekannya yang merupakan karyawan swasta berinisial EA oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tanjungpinang, Polda Kepulauan Riau (Kepri).

Melansir Antara, Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengungkapkan bahwa penangkapan dilakukan pada Rabu (12/3/2025) di kawasan Jalan Hang Lekir, Tanjungpinang, setelah pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana transaksi jual beli ganja yang akan dilakukan oleh kedua tersangka.

“Keduanya diamankan saat hendak mengedarkan ganja,” ujar Kombes Hamam di Tanjungpinang, Rabu.

Baca Juga: Tersedia 1500 Paket Sembako, Ini Jadwal Pasar Murah di Tanjungpinang

Saat penangkapan, petugas menemukan barang bukti berupa empat paket ganja, satu unit sepeda motor merek Kawasaki BP 6535 TO, satu unit handphone, serta timbangan yang diduga digunakan untuk menimbang paket ganja tersebut.

“Kami akan cari tahu sumber barang (ganja) itu dari mana,” tambah Kombes Hamam. Polisi masih melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap pemasok ganja yang melibatkan kedua pelaku.

Ancaman Hukuman Berat untuk ASN yang Terlibat Narkoba

Tindakan yang dilakukan DA dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 Ayat 1 atau Pasal 111 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1.

Berdasarkan aturan tersebut, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, dapat diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

Baca Juga: Dijanjikan Lebih Awal, Ini Jadwal Pencairan THR Pegawai di Batam

Selain ancaman pidana, sebagai seorang ASN, DA juga dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.