Pulau di Indonesia Sering Dikeruk Asing, KKP Segera Sertifikasi Tanah Pulau Terluar Batam

SuaraBatam.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan segera melakukan sertifikasi Hak Atas Tanah Pulau Putri yang merupakan salah satu pulau terluar di daerah Batam yang berbatasan dengan wilayah Singapura.

"Pemerintah melalui KKP akan segera melakukan sertifikasi Hak Atas Tanah Pulau Putri," kata Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Ia menyebut, KKP sudah berkoordinasi dan membahas sinergi dan kolaborasi pengelolaan wilayah perbatasan negara dan PPKT (pulau-pulau kecil terluar) dengan berbagai instansi terkait.

"Banyak pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain. Ini harus kita jaga untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," terang Hendra.

Baca Juga: Dalam Tiga Tahun Ratusan Nelayan Indonesia Ditangkap, 68 Masih Ditahan di Luar Negeri

Lebih lanjut Hendra menjelaskan KKP berperan aktif dalam mengelola wilayah perbatasan Indonesia melalui program kegiatan sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Terluar Indonesia.

Ia mengemukakan, di antara pulau-pulau terluar tersebut adalah Pulau Putri dan Pulau Nipah yang termasuk ke dalam 111 pulau terluar dan berada di wilayah administratif Kota Batam.

Mengenai Pulau Putri yang berbatasan dengan Singapura, Hendra mengungkapkan pasir di Pulau Putri dahulu sempat dimanfaatkan oleh Singapura.

Dengan gencarnya KKP melakukan sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Terluar, untuk Pulau Putri sendiri rencananya seluas kurang lebih 1 hektare akan disertifikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Setelah terjadi pengerukan pasir di Pulau Putri, KKP melakukan koodinasi dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Batam untuk dilakukan reklamasi di Pulau Putri dengan tujuan mengembalikan wujud asalnya," ujarnya.

Baca Juga: Sempat Alami Mati Rasa Usai Vaksinasi AstraZeneca, Begini Keadaan Nani Sekarang

Menurut Hendra, pasca pelaksanaan reklamasi Pulau Nipah seluas 49,97 hektare dengan proyek tahun jamak yang nilainya mencapai Rp400 miliar yang bersumber dari pendanaan mitra melalui mekanisme kerja sama operasional, pemerintah memutuskan untuk mengembangkan kawasan Pulau Nipah yang strategis sebagai kawasan pertahanan sekaligus kawasan ekonomi dengan memperhatikan aspek kedaulatan dan kesejahteraan.