DPRD Minta Pemerintah dan Pemprov Maksimalkan Pulau Kosong di Kepri untuk Ketahanan Pangan

Dari 1.796 pulau itu, hanya 30 persen yang berpenghuni.

Eliza Gusmeri
Sabtu, 06 Agustus 2022 | 20:00 WIB
DPRD Minta Pemerintah dan Pemprov Maksimalkan Pulau Kosong di Kepri untuk Ketahanan Pangan
Ilustrasi Pulau.

Sayur-sayuran yang dikonsumsi masyarakat Kepri rata-rata juga berasal dari petani provinsi lain, padahal lahan yang tersedia cukup besar. Teknologi pertanian semestinya diterapkan untuk meningkatkan produktivitas petani lokal.

"Petani dan peternak di Kepri masih sedikit. Produktivitasnya juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal," katanya.

Menurut dia, Kepri merupakan pasar bagi provinsi lain karena belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Dalam perpektif perekonomian, Kepri memenuhi syarat membangun sektor pertanian dan peternakan secara mandiri karena memiliki lahan di pulau-pulau, modal, sumber daya manusia, dan konsumen.

"Kalau tidak terbangun sektor peternakan dan pertanian, berarti ada yang harus dikoreksi. Saya pikir yang paling utama adalah kajian potensi pulau-pulau perlu dilakukan sebagai dasar pemanfaatan lahan pulau. Kemudian dilanjutkan dengan membangun komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan potensi pulau-pulau tersebut," ungkapnya.

Baca Juga:Polda Kepri Benarkan AKP R Mabuk, Akan Diproses Kode Etik

Pengamat ekonomi Winata Wira mengatakan pengelolaan potensi pulau-pulau atau kawasan pesisir harus mengacu pada konsep normatif pemerintah yang sudah dituangkan dalam undang-undang.

Jika memungkinkan pengelolaan pulau-pulau untuk ketahanan pangan, maka strategi yang sebaiknya dilaksanakan melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Produktivitas masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan sektor perikanan, peternakan dan pertanian, contohnya, perlu didukung melalui kebijakan dan stimulus berupa modal usaha dari pemerintah.

"Kepri potensial menjadi wilayah penghasil sektor peternakan dan pertanian jika sistem pengelolaan pulau-pulau mendapat dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah," kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji itu. [antara]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak