Sesuai aturannya tarif jasa kepelabuhan baru dipungut bila ada kegiatan dan pelayanan.
Tetapi menurut Oesman yang terjadi malah sebaliknya, mulai dari kapal yang sedang floating repair sampai yang baru dibangun sudah dikenakan jasa tambat.
"Belum lagi cerita soal perusahaan yang diminta untuk menunjukan legal dokumen untuk setiap kapal tambat serta akta dengan kepemilikan saham 51 persen," tegasnya.
Ditambah lagi, BP Laut Batam membuat pernyataan kalau kapal dilarang berlama-lama melakukan docking repair dan maintenance di galangan.
Baca Juga:Stop Pungli Karebosi, Forum Pemerhati Karebosi Pasang Baliho
Padahal kapal yang masuk berbeda-beda jenis, pekerjaan, perbaikan, serta perawatannya. Harus diperhatikan pula ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan bahkan cuaca.
“Contoh dalam musim hujan tentu pengerjaan pengecatan kapal butuh waktu lebih lama. Kalau begini terus tidak ada lagi kapal yang mau masuk ke Batam, karena terbentur aturan, biaya mahal, dan banyak instansi yang ikut campur urusan bisnis,” kata dia.
Meski demikian, Oesman menuturkan INSA Batam bersama 7 Asosiasi Industri Maritim lain sebenarnya telah ditemui oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi pada 28 April dan 4 Mei 2021 pun telah diadakan.
Dalam rapat itu,Rudi berjanji akan mencari solusi atas keluhan mereka dalam waktu satu minggu, kemudian sudah membentuk tim khusus di bidang hukum untuk mengatasi persoalan ini.
"Namun sudah dua bulan sejak saat itu tidak ada perubahan apapun. Dan sepertinya laporan hasil rapat terakhir tidak disampaikan ke Pemerintah Pusat. Untuk itu kami mengambil keputusan mengambil langkah nyata, agar Pemerintah Pusat mendengar apa yang terjadi dengan industri maritim yang menjadi primadona di Batam," ungkapnya.
Baca Juga:Sekarang Tak Layak Huni, Begini 5 Potret Rumah Sederhana Ria Ricis di Batam
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
