SuaraBatam.id - Pilkades segera digelar di di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), tepatnya pada 21 Juli mendatang. Namun, saat ini sejumlah tahapan sudah dimulai.
Total ada75 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun ini. Masing-masing desa akan mendapatkan dana senilai Rp25 juta untuk honorarium, logistik, transportasi, konsumsi dan lainnya.
Dari total anggaran Rp25 juta tersebut, honorarium panitia Pilkades sudah dirincikan mulai dari ketua hingga anggota. Ketua mendapatkan honor senilai Rp300 ribu per bulan, sementara anggota mendapatkan Rp150 ribu per bulan selama 5 bulan.
Meski begitu, nominal tersebut dianggap sangat kecil dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh panitia Pilkades.
Baca Juga:Warga Lingga Korban Kapal Tenggelam di Jambi Ditemukan Meninggal Dunia
"Kalau kita lihat beban kerja panitia ini lumayan berat, seperti pemuktahiran data pemilih, sosialisasi, cetak surat suara dan melipatnya. Kemudian persiapan logistik, membentuk KPPS, verifikasi berkas paslon dan tahapan yang lumayan padat," ujar salah seorang Anggota Panitia Pilkades di Lingga yang enggan namanya disebutkan kepada Batamnews, Sabtu (12/6/2021).
Dengan beban kerja tersebut, honor Rp150 ribu per bulan bagi anggota Pilkades dirasa kurang.
"Panitia bertanggung jawab penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Pilkades ini. Oleh karena itu, rasanya sangat tidak manusiawi sekali hasil kerja hanya dihargai segitu," sebutnya.
Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan Pilkada yang mana anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) mendapatkan honor senilai Rp1,1 juta diluar operasional, dengan beban kerja lebih ringan, hal ini berbanding terbalik dengan Pilkades.
"Harapan saya semoga bisa ditinjau kembali lah oleh pihak kabupaten terkait honor ini. Itu terlalu rendah sekali. Kita ini bukan di Pulau Jawa, harga barang semua serba mahal. Jadi seharusnya kita punya standar sendiri jangan hasil kerja dihargai sembarangan," kata dia.
Baca Juga:Terkonfirmasi! Seri Honor 50 Akan Hadir dengan Layanan Selular Google
