SuaraBatam.id - Usai sempat geger kisruh internal akibat adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa saat lalu, kini Partai Demokrat dibawah AHY dianggap unggul.
Namun di balik keberhasilan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadapi kudeta itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai adanya kesepakatan politik antara petinggi Demokrat dengan Presiden Joko Widodo.
Bersamaan dengan ini, pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyarankan agar Jokowi mencopot Moeldoko dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Karena menurut Ujang, keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak sah tidak lepas dari campur tangan Jokowi sebagai presiden.
Baca Juga:Batal Ena-ena ke Dubai, Ini Klarifikasi Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta
“Menang AHY di Kemenkumham itu kan ada jasa Jokowi. Ada jasa pemerintah. Ke depan tak tahu apa deal AHY-SBY dengan Jokowi. Bagusnya sih Meoldoko diganti,” kata Ujang Komarudin, melansir Hops.id (jaringan Suara.com).
Namun, meski adanya sejumlah pihak yang meminta pemecatan Moeldoko, ia memprediksi, Jokowi akan tetap mempertahankan Moeldoko di jajaran pemerintahan.
Pasalnya, sosok Moeldoko dibutuhkan Jokowi untuk menangkal berbagai serangan politik yang datang dari para eks purnawirawan.
“Jokowi sepertinya tetap akan pertahankan Moeldoko di KSP. Bagusnya sih Meoldoko diganti. Tapi Jokowi tak akan melakukan,” ungkap dia.
Pendapat Ujang tentu masuk akal, namun nampaknya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya massa mengatasnamakan Garda Demokrasi 98 yang melaporkan SBY dan AHY karena tidak meminta maaf pada Jokowi.
Baca Juga:Pose Tretan Muslim di Petamburan dan 4 Berita Top SuaraJogja
Sekretaris Jenderal Garda Demokrasi 98 Azwar Furqutyama mengatakan, pihaknya melaporkan AHY karena ketum Demokrat itu dengan sengaja menuding pemerintahan Presiden Jokowi terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.
“Maka kami berharap demokrasi ini dibangun dengan baik dengan cara-cara yang beretika dan tidak mengedepankan fitnah. Karena selama ini AHY, menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pengambilalihan Partai Demokrat,” kata Azwar di Bareskrim Polri.
