SuaraBatam.id - Personil gabungan polisi, TNI dan BP Batam turun ke Pulau Rempang, Batam sejak pagi ini, 7 September 2023.
Pihak BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi tetap melakukan pematokan dan pengukuran tanah di Pulau Rempang untuk membangun investasi skala besar dan merelokasi warga.
Namun warga setempat tetap menolak dan menghalangi aparat untuk melakukan pengukuran. Perlawanan pun pecah.
Melansir rilis dari Walhi, enam orang telah ditangkap oleh polisi, sejumlah warga mengalami luka-luka. Dari video yang beredar, aparat mulai menggunakan gas air mata hingga water canon untuk membubarkan masyarakat.
Baca Juga:Sebanyak 42 Orang WN China Ditangkap di Dua Pulau, Diduga Terlibat Love Scamming
Pemandangan lainnya, ratusan anak SD yang masih berada di sekoilah di sekitar itu juga tampak berlarian ketika harus dievakuasi. Mereka terlihat ketakutan dan menangis.
Solidaritas Walhi dan YLBHI Kutuk Kekerasan Aparat terhadap Warga Rempang
Solidaritas Walhi, YLBHI, PBHI, KIARA, WALHI Riau, LBH Pekanbaru, Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) mengutuk tindakan BP Batam dan aparat yang melakukan pengukuran dan pematokan secara paksa di atas tanah warga Rempang merupakan tindakan sewenang – wenang.
Solidaritas Walhi juga menilai kepolisian Kepri yang melakukan kekerasan terhadap warga jelas – jelas adalah pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat warga di Pulau Rempang-Galang.
Mereka juga meminta Kapolda Kepulauan Riau untuk segera menarik personil kepolisian dari Pulau Rempang dan berharap Presiden RI, DPR RI dan KAPOLRI untuk segera mengambil sikap memerintahkan BP BATAM dan Kapolda Kepri agar segera menghentikan proses pemasangan patok demi menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. (*)
Baca Juga:Breaking News: Situasi Memanas, Warga Adang Aparat yang Datang ke Rempang Batam
