SuaraBatam.id - Sebanyak 77 titik Base Transceiver Station (BTS) atau menara pemancar sinyal dibangun di kabupaten/kota Kepulauan Riau.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (BPKP Kepri) mengawasi pembangunan tersebut.
"Dilihat dari Program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo. Kepri termasuk provinsi yang mendapat jumlah titik terbanyak pembangunan BTS di Sumatera," kata Ketua Tim Survei Pembangunan BTS BPKP Kepri Nunung Nurhayati di Tanjungpinang, Selasa.
Nunung menyampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP Perwakilan Kepri akan melakukan survei pendahuluan pengawasan penyediaan BTS dan penyediaan akses dan kapasitas jaringan internet pada Provinsi Kepri.
Baca Juga:Tabrak Mobil Dinas TNI, Oknum Polisi Mabuk di Batam Bakal Disidang Kode Etik
Ia menyebut survei pendahuluan yang saat ini tengah dilakukan untuk melihat sudah sejauh mana progres pengerjaannya, kemudian terkait perizinan, pembebasan lahan, hingga kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan BTS tersebut.
Di survei ini, pihaknya juga ingin melihat peran Pemprov Kepri menjembatani dan mengkoordinir pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat terkait hal-hal teknis, seperti pembebasan lahan.
"Saat ini, kami sedang dalam tahap pengumpulan data dan belum sampai ke tahap pengawasan di lapangan," ujarnya.
Menurutnya setelah data dihimpun di tahap awal, maka akan dihimpun di BPKP Pusat guna memperdalam ke daerah mana-mana saja akan dilakukan peninjauan secara langsung.
"Saat ini di Kementerian Kominfo sudah cukup banyak data yang dihimpun terkait proses perencanaan, penyediaan lahan pembangunan, dan kendala serta hambatan secara umum," jelas Nunung.
Baca Juga:DPRD Minta Pemerintah dan Pemprov Maksimalkan Pulau Kosong di Kepri untuk Ketahanan Pangan
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berkomitmen terus menggesa percepatan pembangunan BTS yang telah disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo.
Ia optimistis jika 77 titik BTS itu sudah siap dibangun, maka hampir seluruh wilayah Kepri akan bebas dari blankspot. Tinggal ke depan menyisir daerah-daerah yang masih mengalami blankspot.
"Kalau ada istilah tol laut, maka kita sebut pembangunan BTS ini sebagai tol langit," ujar Ansar.
Ansar mengaku prihatin melihat langsung siswa-siswa sekolah yang kesulitan mencari sinyal saat pemberlakuan pembelajaran daring, terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar seperti Natuna, Anambas dan Lingga.
Dengan pemerataan jaringan tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan sulitnya akses internet bagi masyarakat setempat.
"Termasuk layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan layanan pemerintahan. Dinas-dinas akan kita dorong untuk membuat modul-modul yang memudahkan pelayanan memakai sistem elektronik," tuturnya.
