facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Empat Armada URC Baru Akan Mengawasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kepri

Eliza Gusmeri Jum'at, 18 Maret 2022 | 15:30 WIB

Empat Armada URC Baru Akan Mengawasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kepri
https://www.batamnews.co.id/berita-87023-menteri-kkp-luncurkan-kapal-cepat-buru-praktik-ilegal-fishing-di-kepri.html?page=all

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan 4 armada unit cepat reaksi (URC) itu untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP).

SuaraBatam.id - Wilayah Kepulauan Riau mendapatkan tambahan  4 unit armada URC berupa Speedboad yang akan ditempatkan di titik-titik strategis.

Melansir Batamnews, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan 4 armada unit cepat reaksi  (URC) itu untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP).

Peresmian armada tersebut dilaksanakan di PT Palindo Marine, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (17/3/2022). Keempat armada tersebut adalah Hiu Biru 01, Hiu Biru 02, Hiu Biru 03, dan Hiu Biru 04.

“Ada dua unit ditempatkan di Kepri, dua unit lagi ditempatkan di Palembang dan Jambi,” ujarnya.

Dengan kecepatan mencapai 57 knot, 4 armada URC PSDKP diproyeksikan sebagai pemburu penyelundup benih bening lobster (BBL) dan pengebom ikan.

Baca Juga: Prospek Pertanian Rumput Laut Makin Menjanjikan, DKP Kepri Sediakan Lahan 30 Ribu Ha di Karimun dan Lingga

“Serta juga memburu penangkapan ikan dengan cara yang merusak, dan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai aturan,” katanya.

Kemudian armada tersebut juga bertugas mengamankan pulau-pulau kecil dari aktivitas reklamasi yang tidak memiliki izin, untuk menjaga ekologi laut.

“Nantinya seluruh pangkalan PSDKP di seluruh Indonesia akan kami perlengkapi,” katanya.

Selain monitor dengan menggunakan kapal, Trenggono menyampaikan upaya monitor juga menggunakan satelit. Sehingga dapat memonitor tangkapan ikan di laut, tidak hanya itu saja, juga dapat memonitor kegiatan reklamasi dan menghentikan operasi kapal isap pasir timah.

“Sehingga semua bisa dimonitor, tidak hanya dengan kapal, tapi juga satelit,” kata dia.

Baca Juga: Belum Bebas Sampah, Menteri Kelautan Hadiri Acara Bersih-bersih Pantai Batam Bersama Warga Nongsa

Pada kesempatan itu, Trenggono meminta agar jajaran Ditjen PSDKP menjaga integritas dalam melaksanakan operasi, serta memperkuat kolaborasi dengan penegak hukum lainnya sehingga pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan berjalan lebih optimal.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait