"Harapannya dari 70 ribu orang, Kepri minimal mengirimkan 1.000 pekerja ke Jepang," ucapnya.
Lanjutnya menyampaikan program penempatan pekerja ke Jepang ini dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kepri yang tergolong masih tinggi di Indonesia.
Mereka yang bekerja di Jepang akan mendapat kan gaji berkisar Rp20 sampai Rp30 juta per bulan dengan sistem kontrak selama tiga tahun, dan berpeluang terus dilanjutkan jika mampu bekerja secara baik dan benar.
"Kalau dipotong biaya BPJamsostek dan kebutuhan lain-lain, mereka bisa hemat sekitar Rp15 juta per bulan. Perkiraannya, sekitar Rp5 juta dikirim ke keluarga di kampung, tentu ini dapat meningkatkan perekonomian," tuturnya.
Baca Juga:Kepri Gagal Tarik Retribusi Labuh Jangkar, Pemerintah Pusat yang Berwewenang
Anggota Komisi IV itu mengutarakan proses menuju penempatan bekerja di Jepang, dimulai dari pendaftaran, seleksi, pemagangan, hingga pemantapan memakan waktu sekitar 8 bulan.
Apabila kegiatan tersebut dimulai pada April 2022, maka Desember 2022 mereka sudah bisa berangkat ke Jepang, atau paling lama di awal tahun 2023.
"Tinggal bagaimana keseriusan Pak Gubernur dan jajaran memanfaatkan momentum ini untuk mempermudah para pekerja lokal bekerja secara legal ke Jepang," demikian Wahyudin. (antara)
