SuaraBatam.id - Pemerintah Pusat menargetkan Kota Batam, Kepulauan Riau memiliki satu lagi pelabuhan bongkar muat bertaraf Internasional selain pelabuhan Batuampar yang tengah direvitalisasi.
Dalam rencananya, pelabuhan yang mengusung konsep Green Smart Seaport ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2024 mendatang.
"Batam harus memiliki satu lagi pelabuhan bongkar muat bertaraf Internasional selain Batuampar. Di sini konsepnya juga mengusung konsep yang saat ini sudah diterapkan di Tanjung Priok Jakarta," jelas Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan disela-sela kunjungan kerjanya di Batam, Senin (24/1/2022).
Untuk itu, pihaknya menunjuk lahan milik PT. Persero yang berada di kawasan Tanjung Pinggir, Sekupang, Batam dengan luas lahan 94 Hektare.
Baca Juga:Mendag: Minyak Goreng Satu Harga Rp14 Ribu Akan Berlaku di Pasar Tradisional
Kini lahan tersebut akan ditambah menjadi seluas 330 Hektare, dengan program reklamasi.
Pelabuhan ini kedepannya juga akan diintregaaikan dengan 10 pelabuhan bertaraf internasional lainnya di Indonesia menggunakan sistem National Logistics Ecosystem (NLE).
"Pembangunan ini juga harus hijau, tidak merusak mangrove yang ada. Walau akan diperluas dengan reklamasi," tegasnya.
Bersamaan dengan hal ini, Luhut juga mengomentari masalah kritik yang saat ini banyak mempertanyakan kinerja Pemerintah Pusat, dalam perbaikan perekonomian di masa pandemi.
Luhut menyayangkan, pernyataan para pengamat yang dianggap tidak dibarengi dengan data lengkap.
Baca Juga:Kerajinan Eceng Gondok Isnawati Laris Manis Sejak WFH Batam, Untung Rp 10 Juta Per Bulan
"Seperti diketahui, tahun lalu, ekspor kita tertinggi di dunia. Industri sudah memperkuat ekonomi kita Rp32 miliar dari nilai ekspor. Sampai 2030, sudah bisa naik ekspor kita dua kali lipat," tegasnya.
Luhut juga menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan bongkar muat ini, dalam mendukung efisiensi waktu dan biaya, yang selama ini dikeluhkan oleh Industri Internasional.
Dengan ini, pihaknya mengharapkan dapat menurunkan cost untuk aktivitas bongkar muat hingga 13 persen.
"Sampai saat ini biaya bongkar muat di kita sekitar 23 persen. Sementara negara tetangga sudah rata-rata 13 persen. Maka kita sepakat agar menurunkan cost 13 persen, pada tahun 2024," terangnya.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
