Mangiring menuturkan, saat ini keseluruhan PMI akan dibawa ke Tanjung Pinang terlebih dahulu, sebelum dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing.
"Mereka ini minim informasi saja, sebenarnya melalui jalur resmi juga tidak dikenakan biaya apapun. Asal seluruh dokumen telah dilengkapi," ujarnya melalui sambungan telepon.
Namun demikian, salah satu masalah lain adalah kondisi pandemi Covid-19, yang saat ini masih melanda.
Untuk itu, otoritas Pemerintah Negeri Malaysia, diakuinya belum membuka pintu masuk bagi PMI yang masuk dalam kategori resmi.
Baca Juga:Diimingi Gaji Rp6 Juta, 22 PMI Ilegal yang Akan Berangkat di Karimun Dipulangkan
"Ini sebenarnya penyebab utama dalam dua tahun belakangan ini. Pintu resmi belum dibuka karena pandemi. Makanya banyak pekerja kita yang ambil pintu belakang masuk kesana," tegasnya.
Satu alasan lain yang membuat tenaga kerja Indonesia, tetap berminat untuk bekerja ke Malaysia, adalah tingginya upah yang berbeda dengan Indonesia.
Namun selain pandemi, alasan lain para pekerja menempuh pintu belakang, adalah aturan blokir yang diterapkan oleh Pemerintah Malaysia, bagi PMI ilegal yang sebelumnya sudah tertangkap saat bekerja di Malaysia.
"Godaan upah lebih besar inilah yang dimanfaatkan oleh agen-agen ilegal. Walau korban juga mengetahui, bahwa mereka juga sebelumnya sudah di blokir untuk masuk kesana," paparnya.
Berdasarkan beberapa hal diatas, Magiring menuturkan bahwa alasan tersebut yang membuat tenaga kerja Indonesia, sudah tidak mempercayai informasi dari Pemerintah.
Baca Juga:TNI AL Tangkap 17 Pekerja Migran Ilegal di Perairan Tanjung Balai
Namun kelemahan pemerintah ini jugalah, yang akhirnya berhasil membuat para agen ilegal, tetap diminati oleh calon PMI.
"Masyarakat kita kini tidak percaya lagi informasi dari pemerintah tapi lebih percaya informasi dari calo yang menjanjikan secara cepat, hari ini dijanjikan, besok berangkat. Dan diiming-imingi dibuatkan paspor, tapi kenyataannya tidak ada paspor nya," ungkapnya.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
