"Persoalan biaya nanti Pak Dandim yang tahu. Karena kalau kami membantu untuk lokasi. Sebab ini kewenangan di tingkat Provinsi. Namun kami mendorong pemerintah pusat untuk membantu dan bisa mengirimkan bantuan untuk penanganan TKI di Batam," jelasnya.
Mengenai opsi mengandeng pihak hotel sebagai lokasi karantina, Amsakar menambahkan akan memerlukan anggaran tambahan dari Pemerintah Pusat.
"Kalau bisa dikirimkan anggaran, tentu bisa untuk panjat hotel dulu sebagai tempat karantina. Namun saya optimis hal ini bisa teratasi, sebab FKPD sangat solid. Dan Batam memilki capaian yang bagus untuk penanganan PMI ini, makanya dipilih sebagai pintu masuk, walaupun ada persoalan-persoalan yang muncul," tutupnya.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
Baca Juga:BP Batam dan PT Electronics Indonesia Tanam 1000 Manggrove di Tembesi
