alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pemerintah Anggarkan BLT Rp300 per Tiga Bulan

Eliza Gusmeri Sabtu, 04 Desember 2021 | 15:16 WIB

Pemerintah Anggarkan BLT Rp300 per Tiga Bulan
Ilustrasi Uang

Panutan juga menambahkan, KSP akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder, untuk melakukan langkah-langkah debottlenecking dan percepatan.

SuaraBatam.id - Pemerintah berencana menaikkan jumlah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Rencana itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangla percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di 7 provinsi dan 35 kabupaten prioritas dengan target 0 persen pada 2024.

"Masing-masing dianggarkan sebesar Rp.300.000 selama tiga bulan," ujar Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma, saat melakukan monitoring penyaluran BLT dana desa di Karawang Jawa Barat, dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).

Kata dia, penyaluran BLT dana desa di lapangan masih menghadapi kendala, diantaranya masalah administratif tekhnis dan keterbatasan angAgaran.

Baca Juga: Ratusan Buruh Pabrik Tembakau di Kota Jogja Terima BLT, Segini Nominalnya

Menurutnya perlu segera dilakukan koordinasi dengan kementerian tekhnis agar mekanisme pelaksanaan di lapangan tidak keteteran. Terlebih lagi kata dia, waktu yang diberikan tidak terlalu lama.

"Jadi perlu mekanisme yang lebih efektif dan efisien," tuturnya.

Sementara terkait soal anggaran, kata Panutan, sesuai dengan ketentuan jika dana desa tidak mencukupi untuk tambahan BLT desa, maka akan menggunakan dana pemerintah kabupaten/kota.

"Kalau masih belum juga mencukupi maka menggunakan dana pemerintah provinsi," ucap Panutan.

Panutan juga menambahkan, KSP akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder, untuk melakukan langkah-langkah debottlenecking dan percepatan, agar seluruh bantuan dapat diterima dengan cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga: Cara Daftar e-Form BRI dengan Mudah Lewat HP dan PC

Selain itu, koordinasi dan konsolidasi data dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan pusat juga diperkuat

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait