- Sekda Batam menyatakan gaji ASN dan PPPK di lingkungan Pemkot Batam dipastikan aman hingga anggaran tahun 2027.
- Porsi belanja pegawai dalam APBD Kota Batam tahun 2026 sebesar Rp1,68 triliun dan ditargetkan menurun pada 2027.
- Pemkot Batam mengusulkan penambahan 363 formasi CPNS tenaga guru serta kesehatan kepada pemerintah pusat pada Maret 2026.
SuaraBatam.id - Gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di lingkungan Pemkot Batam dipastikan tetap aman hingga tahun anggaran 2027.
Sekda Kota Batam Firmansyah mengatakan belanja pegawai masih sepenuhnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
"Untuk pembayaran belanja pegawai, termasuk PPPK, gaji tetap melalui APBD. Tahun 2026 hingga tahun 2027 pun aman," katanya dikutip dari Antara, Senin (13/7/2026).
Firmansyah menyebutkan porsi belanja pegawai terhadap APBD Kota Batam tahun 2026 tercatat sebesar 39,09 persen.
"Persentase tersebut ditargetkan turun menjadi 35,36 persen pada 2027. Targetnya memang menurun," ujarnya.
Berdasarkan APBD Kota Batam tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp4,3 triliun, porsi belanja pegawai sebesar 39,09 persen setara dengan sekitar Rp1,68 triliun.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi (PPIF) BKPSDM Kota Batam Ikhsan mengatakan saat ini jumlah aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam ada 11.985 pegawai.
"Jumlah ini terdiri atas 5.306 pegawai negeri sipil (PNS), 6.093 PPPK, serta 586 PPPK paruh waktu," terangnya.
Ikhsan menambahkan, Pemkot Batam juga mengusulkan penambahan formasi PNS yang terdiri atas 303 formasi tenaga guru dan 60 formasi tenaga kesehatan.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat pada Maret 2026.
"Untuk usulan 363 formasi CPNS masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat," kata Ikhsan.
Pemkot Batam berharap kebutuhan aparatur di sektor pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan, dapat terus dipenuhi seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan masyarakat.