alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

KPK Perpanjangan Penahanan Apri Sujadi dan Plt BP Bintan

Eliza Gusmeri Selasa, 12 Oktober 2021 | 11:14 WIB

KPK Perpanjangan Penahanan Apri Sujadi dan Plt BP Bintan
Bupati Bintan nonaktif, Apri Sujadi (AS) dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Mohd Saleh H Umar (MSU) (foto: antara)

Dua tersangka itu terlibat kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

SuaraBatam.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bintan nonaktif, Apri Sujadi (AS) dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Mohd Saleh H Umar (MSU).

Dua tersangka itu terlibat kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

"Tim penyidik kembali memperpanjang masa penahanan tersangka AS dan MSU masing-masing untuk selama 30 hari berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor di PN Tanjungpinang terhitung sejak 11 Oktober sampai dengan 9 November 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Saat ini, tersangka Apri di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK, Jakarta dan tersangka Mohd Saleh di Rutan KPK Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Jakarta.

Baca Juga: KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin di Kasus DAK Lampung Tengah

Ali mengatakan perpanjangan penahanan dilakukan karena tim penyidik saat ini masih melengkapi alat bukti baik dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Apri diduga menerima sekitar Rp6,3 miliar dan Mohd Saleh menerima sekitar Rp800 juta.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Apri pada 17 Februari 2016 dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara "ex-officio" menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan.

Pada awal Juni 2016, bertempat di salah satu hotel di Batam, Apri memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan dan dalam pertemuan tersebut diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh Apri dari para pengusaha rokok yang hadir.

Baca Juga: Tersangka di Bareskrim, CEO Jouska Finansial Indonesia Terjerat Kasus Penipuan hingga TPPU

Atas persetujuan Apri, dilakukan penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian, yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter, dan golongan C sebanyak 17.861.20 liter.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait