SuaraBatam.id - Masalah lahan di pusat perkantoran Pemprov Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang bikin Gubernur Ansar Ahmad resah. Ia mengintruksikan agar pengalokasian lahan yang ada di sana diatur dengan baik.
Melansir batamnews.com - jaringan Suara.com, dompak merupakan pusat kantor pemerintahan, baik BUMN, BUMD maupun organisasi vertikal lainnya.
"Saya mau dari sekarang kita atur lagi masalah lahan di Dompak ini. Kita rapikan lagi rencana tata ruangnya. Termasuk agar diberi tanda, yang mana lahan yang sudah dibebaskan dan mana yang belum," kata Ansar, Senin (27/9/2021)
Ansar menegaskan, jika memungkinkan lahan yang belum dibebaskan, secara bertahap akan dibebaskan tahun depan.
Baca Juga:Sensasi La Bella Vita Rooftop Bar, Menikmati Langit Kota Batam dengan Kuliner Terjangkau
Kebutuhan lahan di Dompak dinilai semakin luas seiring mulai dibangunnya kantor-kantor pemerintahan, lembaga vertikal serta BUMD di pulau seluas sekitar 900 hektare tersebut.
Gubernur memerintahkan kepada BPKAD, melalui bidang aset agar memetakkan lahan yang ada secara proposional.
"Diaturlah pembagiannya, kita lihat kebutuhan pembangunannya. Jangan ada yang terlalu besar, atau sebaliknya. Kita bagi secara proporsional," kata Gubernur.
