alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pemkot Batam Defisit Anggaran Ratusan Milyar, Ragu Berhentikan Proyek Demi Tangani Wabah

M Nurhadi Kamis, 08 Juli 2021 | 16:29 WIB

Pemkot Batam Defisit Anggaran Ratusan Milyar, Ragu Berhentikan Proyek Demi Tangani Wabah
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat ditemui wartawan [Suara.com/Nando]

Tidak hanya defisit APBDP Kota Batam 2021, APBD murni tahun 2021 juga diperkirakan defisit anggaran kurang lebih Rp441 miliar.

SuaraBatam.id - Pemkot Batam hingga kini belum dapat memutuskan proyek pembangunan mana saja yang terpaksa dihentikan, demi menghemat penggunaan Anggaran Dasar Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

Diakui Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad walau pihaknya juga telah dua kali melakukan rapat membahas mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam.

Sebelumnya, Pemkot Batam sendiri mengakui adanya defisit anggaran sebesar Rp284 miliar.

"Beberapa Kabupaten/Kota telah memutuskan beberapa proyek yang akan berhenti. Kami sendiri, hingga saat ini masih membahas hal tersebut karena penghentian bukan hal yang sepele, melainkan butuh proses," papar Amsakar, Kamis (8/7/2021).

Baca Juga: BP Batam Bentuk Tim Berisi 100 Orang Pantau Pelaku Industri Selama Wabah

Selain defisit APBDP 2021, kendala lain ia sebut akan terjadi pada APBD murni tahun 2021 yang diperkirakan defisit anggaran kurang lebih Rp 441 miliar. 

“Nah ini juga perlu sekali lagi penyesuaian, dilakukan sinkronisasi oleh kawan-kawan OPD,” kata dia. 

Untuk itu, Amsakar menambahkan, saat ini selain pilihan rasionalisasi anggaran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas penghasil juga ia minta melakukan kajian terhadap potensi yang bisa dioptimalkan, dari sisi pajak dan retribusi daerah. 

“Memang diperlukan kajian lagi,” katanya. 

Baca Juga: Innalillahi Reza Muhandra Meninggal Dunia, Ajudan Wakil Wali Kota Pontianak

Sembari pimpinan OPD melakukan rasionalisasi, Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), baik Sekretaris Daerah, Jefridin dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Abdul Malik untuk melakukan pembahasan. 

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait