SuaraBatam.id - Ombudsman Kepulauan Riau, menganulir Peraturan Kepala (Perka) nomor 19 tahun 2020 yang mengangkat beberapa elit politik di Batam sebagai pengawas di Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Kebijakan ini sebelumnya mendapat kritik yang cukup keras dari berbagai pihak, lantaran para pengawas yang diangkat merupakan tim sukses Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang juga merupakan Wali Kota Batam yang merupakan kader Partai Nasdem.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengungkapkan, kehadiran Perka 19/2020 merupakan penyimpangan prosedur pembentukan Pengawas Badan Usaha (BU) di Lingkungan BP Batam.
"Badan Pengawas yang diisi orang-orang diluar ketentuan itu, dinyatakan tidak sah," jelasnya saat dihubungi, Selasa (8/6/2021) pagi.
Baca Juga:Begal Sadis di Batam Ternyata Residivis, Baru Bebas Usai Dapat Asimilasi Covid-19
Ombusman juga menemukan fakta bahwa hasil penjaringan calon Pengawas Badan Usaha dari berbagai unsur tidak dibentuk tim penjaringan. Melainkan hanya dilakukan oleh Anggota/Deputi 4 BP Batam, Syahril Japarin.
“Direktorat yang berada langsung dibawah Anggota 4, hanya melakukan pemeriksaan administrasi dari calon yang sebelumnya telah ditelusuri sendiri Ombudsman,” urainya.
Lagat mengungkapkan, identitas para anggota Badan Pengawas BP Batam yang dianggap bermasalah dan tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya:
1. Makmur sebagai Anggota Pengawas Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi BP Batam, dan sebelumnya sebagai Dewan Pembinan Partai Nasional Demokrat,.
2. Horjani Hutagalung Anggota Pengawas Badan Usaha Pelabuhan sebelumnya sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Industri Kreatif DPW Partai Nasdem.
Baca Juga:Situs PPDB DKI Sempat Gangguan, Ini 2 Temuan Ombudsman Jakarta
3. Tjayadi sebelumnya sebagai Ketua Dewan Pakar DPW Partai Nasdem, serta Anasrudin Anggota Pengawas Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi BP Batam, ia juga sempat menjadi kader Partai Gerindra.
