Harusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.
“Dengan tidak dikonsultasikannya dan tidak mendapatkan persetujuan dari kementerian PANRB, maka Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor 19 Tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas,” tegasnya.
“Dengan ketentuan diatas unsur pengawas dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor 19 Tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan diatas,” sambung dia.
Kemudian ditemukan pula, pembuatan Perka Nomor 19 Tahun 2020 tidak adanya amanat dari Undang-Undang ataupun peraturan lainnya.
Baca Juga:Begal Sadis di Batam Ternyata Residivis, Baru Bebas Usai Dapat Asimilasi Covid-19
“Akan tetapi merupakan bagian yang melengkapi Unit Badan Usaha sebagai konsekuensi dari dibentuknya Unit Usaha di BP Batam dengan benchmark kepada Dewan Pengawas RS dan Dewan Pegawas BLU,” ungkap Lagat.
Selanjutnya, pengawas BU berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor 19 Tahun 2020 merupakan struktur yang berada diluar organ BP Batam.
“Karena Pengawas Badan Usaha bukan merupakan pegawai BP Batam, meskipun terdapat unsur BP Batam,” ungkap Lagat.
Pembentukan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor 19 Tahun 2020 tidak memiliki tujuan pembentukan peraturan yang jelas.
“Fungsi pengawasan sudah ada dan telah diatur secara berjenjang melalui ketentuan perundangan sedangkan perka dimaksud tidak dilandasi dasar hukum yang jelas,” jelas Lagat.
Baca Juga:Situs PPDB DKI Sempat Gangguan, Ini 2 Temuan Ombudsman Jakarta
“Temuan pemeriksaan kita, pembentukan Pengawas Badan Usaha, tidak dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian PAN RB maupun dengan Dewan Kawasan PBPB Batam,” tutupnya.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
