Viral Pesan WA Pemecatan Honorer Lulusan SMA dan D3, Begini Klarifikasinya

Kabar ini menyusul kian gencarnya Bupati Meranti, H Muhammad Adil dalam memberhentikan tenaga honorer yang tidak taat aturan.

M Nurhadi
Kamis, 20 Mei 2021 | 10:03 WIB
Viral Pesan WA Pemecatan Honorer Lulusan SMA dan D3, Begini Klarifikasinya
Banyak PNS Kepulauan Meranti bolos di hari pertama masuk kerja usai Idul Fitri, Senin (17/5/2021). (Batamnews)

SuaraBatam.id - Sebuah pesan berantai yang menyebut tenaga honorer di Meranti bakal dirumahkan atau dipecat tersebar melalui aplikasi percakapan WhatsApp (WA).

Kabar ini menyusul kian gencarnya Bupati Meranti, H Muhammad Adil dalam memberhentikan tenaga honorer yang tidak taat aturan.

Salah satunya, puluhan honorer yang kedapatan membolos saat mendadak (sidak) di hari pertama masuk kerja pasca cuti lebaran 2021 diberi sanksi tugas berupa pemecatan atau pemberhentian. Total ada 34 orang honorer terjaring dalam sidak. 

Pesan WhatsApp berantai tersebut berbunyi, "Hasil rapat tadi siang mengenai honor, akan dirumahkan tanggal 1 besok SMA dan D3 dirumahkan sedangkan S1 sesuai jurusan, pengecualian untuk Satpol PP,  damkar, perhubungan dan kebersihan."

Baca Juga:Bolos Usai Libur Lebaran, PNS Hingga Honorer di Meranti Terancam Dipecat

Hal ini mengagetkan sejumlah pihak, khususnya para honorer di Meranti. Terlebih bagi mereka yang hanya lulusan SMA atau D3 mengaku was-was usai tersebarnya pesan tersebut.

Kabar itu dibantah langsung oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Meranti, Bakharuddin, Rabu (19/5/2021).

Bahkan, menurutnya informasi tersebut tersebut tidak jelas. Pihaknya bahkan tidak pernah membuat pesan WhatsApp tersebut.

"Tak jelas tu. Itu bukan dari pihak BKD," ujar Bakharuddin, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).

Pesan berantai Whatsapp pemecatan tenaga honorer di Meranti (Ist)
Pesan berantai Whatsapp pemecatan tenaga honorer di Meranti (Ist)

Senada dengan Bakharuddin, Sekda Meranti, Dr H Kamsol juga mengatakan hal senada. Ia bahkan tidak mengetahui adanya pesan WhatsApp yang dimaksud.

Baca Juga:Tak Ada Lonjakan Kasus Pascalebaran, Pemkot Jogja Tingkatkan Vaksinasi

"Saya bahkan tak mengetahui pesan itu, dari mana asalnya. Bisa jadi itu hoaks," terang Kamsol.

Ia menjelaskan, jika pihak BKD sudah memastikan bahwa pesan tersebut tidak benar, maka itu sudah bisa jadi acuan.

"Kalau BKD mengatakan itu tidak benar, ya sudah jelas, hoaks. Lebih bijak lagi lah kita menggunakan medsos. Ini juga ulah tangan yang tak bertanggungjawab," tutupnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini