SuaraBatam.id - Proyek jembatan yang menghubungkan sejumlah pulau hingga Batam dan Bintan kini mulai ditawarkan pada Investor. Proyek jembatan terpanjang itu targetnya mulai digarap padaa 2022 mendatang.
Namun, informasi terbaru menyebut, ada perubahan dalam anggaran proyek tersebut yang semulai senilai Rp 8,78 trilyun menjadi Rp 13,66 trilyun dengan alasan pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Batam - Bintan.
"Batam-Bintan ini menjadi program prioritas kita menjadi tidak hanya kawasan industri tapi wisata. Saya juga berharap investasi Rp 13 triliun, sekian triliun segera bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Batam - Bintan, bisa menjadikan kawasan ini potensial bagi pengembangan ekonomi dan pariwisata," kata Basuki dalam 'Market Sounding Proyek KPBU', Kamis (6/5/2021).
Dalam kesempatan itu Basuki juga menyinggung Kementerian Investasi agar bisa mendukung agar investor masuk dalam proyek ini, dengan membawa kapital dan teknologi yang bekerja sama dengan UKM lokal.
Baca Juga:Triwulan Pertama 2021, APBN Sudah Defisit Rp 144 Triliun
"Kami percaya menteri investasi berkomitmen kuat mendatangkan investasi sehingga lapangan kerja terbuka. Komitmen beliau mendukung investasi, investor luar juga silahkan masuk bawa uang dan teknologi tapi harus bekerja sama dengan UKM lokal," kata dia melansir Batamnews (jaringan Suara.com).
Ditemui terpisah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, menyambut baik adanya penawaran tersebut. Negara sudah melakukan perubahan fundamental terkait kemudahan investasi.
"Siapapun pemenang tender nanti akan dibantu proses perizinan sesuai implementasi UU Cipta Kerja, investor silahkan datang nanti urusan izin urusan pemda dan pemerintah bersama akan membantu," kata Bahlil.
"Urus Izin sekarang mudah, dulu waktu saya masih menjadi pengusaha urus izin lama, hanya tuhan dan pemberi izin yang tahu kapan, putar putar saja," sambung dia.
Ia melanjutkan, saat ini kebutuhan investasi mancapai Rp 900 trilyun. Sementara untuk tahun 2022, kebutuhan investasi naik mencapai Rp1.100 - 1.200 triliun untuk mendongkrak perekonomian Indonesia di atas 5%.
Baca Juga:Kementerian Investasi Harus Punya Peran Fiskal untuk Kebutuhan Investor
