SuaraBatam.id - Anggota DPRD Kepulauan Riau turut menyoroti isu keretakan hubungan Gubernur Ansar Ahmad dengan Wakil Gubernur Marlin Agustina.
Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging mengaku menyayangkan ketidakharmonisan dua pemimpin Kepri itu dipicu persoalan bagi-bagi jabatan.
"Dengan tidak harmonisnya hubungan itu, maka, jelas tak berjalan roda pemerintahan dan terbukti pembangunan serta kegiatan lainnya di pemerintahan berjalan stagnan. Dan berpengaruh ke minimnya serapan APBD 2021 di triwulan I lalu itu," kata Uba, Senin (12/4/2021).
Menurutnya, keduanya tidak perlu "bentrok" terkait bagi-bagi jabatan dan fokus mencari solusi bersama.
Baca Juga:Pasangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina Siap Benahi Birokrasi
"Bahkan saat ini kami (DPRD Kepri) belum menerima Draf RPJMD dari Pemprov Kepri. Bagaimana mau menyusun Rencana Kerja (Renja) dari dinas-dinas terkait. Artinya jika ini belum dilakukan, maka sangat tidak etis dan tidak pada tempatnya ada konflik terkait jabatan-jabatan tersebut," tuturnya.
Uba melanjutkan, sebaiknya gubernur dan wakil fokus mencari solusi untuk permasalahan yan tengah dihadapi rakyat saat ini seperti kemiskinan, pengangguran termasuk dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan dan pendidikan.
"Di sisi lain kita juga mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Ini masalah konkret, seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur itu bisa memaparkan ke masyarakat apa langkah-langkah yang akan mereka lakukan di saat genting saat ini. Jangan justru, malah berebut kekuasan yang akhirnya merugikan semuanya," ujarnya lagi.
Uba beropini, selama ini Gubernur Kepri lebih banyak retorika dalam peningkatan ekonomi. Selain itu, Gubernur juga kurang didukung oleh aparatur dibawahnya, termasuk oleh Wakil Gubernur.
"Gubernur sendiri, Wagub sendiri dan juga Sekda Kepri yang juga gamang mau mengikuti yang mana antara Gubernur atau Wagub dan akhirnya jalan sendiri-sendiri," ujarnya, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).
Baca Juga:Masih Misteri, Siapa Pejabat Gubernur Kepri yang Dilantik Hari Ini?
Ia secara pribadi khawatir baik Gubernur maupun Wakilnya justru fokus dengan pilkada bukan pada perkembangan wilayah yang dipimpin.
Seharusnya Gubernur dan Wagub Kepri ini bisa merealisasikan visi dan misi serta janji politiknya di Pilkada itu, dan bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya tidak membohongi masyarakat.
"Saya tahu betul, isi visi dan misi mereka, tidak ada bagi-bagi jabatan. Justru yang muncul ke permukaan saat ini, malah bagi-bagi jabatan dan timbul isu keretakan di antara mereka itu. Dan itu sudah menjadi isu publik, artinya Gubernur dan Wagub telah mengingkari apa yang mereka kampanyekan pada Pilkada lalu. Saya sebut ini sebuah pengingkaran, bahkan sebuah pembodohan terhadap publik," kata dia.
Ditemui terpisah, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak menyebut, dirinya tidak mau berkomentar lebih terkait hal itu dan menganggapnya urusan internal Gubernur.
"Waduh itu urusan internal mereka ya," kata Jumaga usai mengikuti acara Musrenbang Provinsi Kepri di Dompak, Tanjungpinang.
Ia juga menepis isu keretakan hubungan Ansar dan Marlin berimbas terkendalanya pelaksanaan proyek dan kegiatan di triwulan pertama 2021,
"Isu itu tidak ada hubungannya. Walau memang banyak proyek yang belum terlaksana di triwulan pertama 2021. Nanti, kita bahas lagi ya," ujarnya singkat.
