Rempang Eco City Tak Masuk RPJMN, Proyek Pengembangan Segera Dihentikan?

SuaraBatam.id - Baru-baru ini, pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City tak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, PSN yang tak masuk RPJMN tersebut, pembangunannya harus segera dihentikan.

Menanggapi pemberitaan ini, Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad kepada media mengatakan bahwa keputusan pembatalan atau perubahan status proyek strategis ini menjadi wewenang kementerian terkait.

Ia sendiri menegaskan meskipun Rempang Eco-City tidak tercantum dalam dalam RPJMN terbaru bukan berarti dibatalkan.

Apalagi Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara baru saja mengunjungi lokasi Kawasan Transmigrasi Lokal Batam-Rempang-Galang (Barelang) untuk mendukung pengembangan proyek itu, Selasa 11 Maret 2025.

Dalam kunjungannya, Iftitah Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo masih berkomitmen membangun pemukiman baru untuk warga Rempang terdampak pengembangan kawasan tersebut.

“Setelah mendapat izin, kewenangan, dan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto tentang Kawasan Transmigrasi Barelang ini, kami harus secepatnya menunjukkan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara 12 Februari 2025.

Menurutnya, pembangunan kawasan transmigrasi lokal, dianggap sebagai solusi penyelesaian konflik lahan atas hak tanah adat masyarakat setempat karena pengembangan PSN Rempang.

“Ini merupakan paradigma baru transmigrasi. Nanti persoalan konflik berkepanjangan yang menentang PSN Rempang Eco City ini akan kami ambil alih solusinya, demi kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.

Baca Juga: Polda Kepri Tangkap Briptu SS: Anggota Polresta Tanjungpinang Terlibat Kasus Narkoba di Batam

Iftitah menyebutkan bahwa investasi tahap awal PSN Rempang mencapai Rp198 triliun.

Dalam jangka panjang, potensi investasi dapat meningkat hingga sekitar Rp381 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 186 ribu orang serta pengurangan emisi karbon sebesar 3,4 juta ton per tahun.

Ia berharap pengembangan PSN ini mampu menggerakkan perekonomian Batam sehingga dapat melampaui Singapura, yang merupakan negara tetangga terdekat, saat Indonesia memasuki era emas pada tahun 2045.

“Batam memiliki potensi besar untuk berkembang, bahkan melampaui Singapura,” tutur Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berharap Kementrans dapat membantu membangun 600 unit rumah tambahan, melengkapi 350 unit yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk masyarakat terdampak pengembangan PSN tersebut.

“Kami berharap Kementerian Transmigrasi dapat membantu membangun rumah bagi warga lokal Rempang yang belum terpenuhi, serta menyediakan dermaga,” ujarnya.

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Berlanjut

Disamping itu, BP Batam melalui Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait, menegaskan bahwa pembangunan rumah warga terdampak PSN di Rempang akan terus berlanjut.

“Apabila pembangunan rumah tahap kedua beserta fasilitas pendukung lainnya rampung, kami optimis ini akan mengubah pandangan masyarakat menjadi lebih positif terhadap rencana investasi di kampung mereka,” ujarnya, dikutip dari Batamnews.

Selain Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Eco-City, pemerintah juga menetapkan sejumlah proyek strategis lainnya, antara lain Pengembangan Pelabuhan Batuampar dan Pelabuhan Kabil, Pembangunan Jalan Lingkar Luar Tanjungpinggir - Jodoh, serta Pengembangan Kawasan Terpadu Galang Maritime City.

Proyek strategis lainnya mencakup Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Sekupang, dan KEK Tanjungsauh; Pengembangan SPAM Regional Batam; Pengembangan Batam Urban dan Industrial Sewerage System Development Project; serta Perencanaan, Persiapan, dan Pembangunan LRT Batam Trase Bandara Hang Nadim-Batam Center-Batu Ampar dan BRT Trans Batam Trase Batam Center-Tanjung Uncang yang terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD).