Nelayan Tanjungpinang Kesulitan Dapatkan Solar, Pengurusan Izin Bahan Bakar Juga Ribet

SuaraBatam.id - Keterbatasan solar di Tanjungpinang dikeluhkan oleh Ketua Kelompok Budidaya Nelayan Dompak Kepulauan Riau Zulkarnain.

"Ada nelayan yang tidak bisa membaca, ada juga nelayan yang kesulitan menemui pejabat yang berwenang. Itu yang membuat mereka malas mengurus izin sehingga kesulitan mendapatkan solar," kata Zulkarnain di Tanjungpinang, Rabu.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tanjungpinang itu mengemukakan, birokrasi panjang untuk mendapatkan kuota solar juga membuat nelayan berpikir ulang untuk mengurus izin.

Nelayan tangkap misalnya, mereka harus mengurus ijin ke Syahbandar untuk mendapatkan rekomendasi. Kemudian surat itu dibawa ke Dinas Perikanan Tanjungpinang sebagai syarat memperoleh kuota solar.

"Nelayan harus memiliki kapal. Tidak boleh pinjam. Bagaimana dengan nelayan yang tidak mampu? Tentu terpaksa membeli solar eceran yang dijual dengan harga tinggi," kata dia.

Zulkarnain menambahkan, harga solar subsidi yang dijual kepada nelayan Rp6.500/liter. Sementara harga solar yang dijual eceran di kios mencapai Rp10.000. Nelayan yang tidak mendapatkan kuota solar bersubsidi terpaksa membeli solar eceran.

Kebutuhan solar subsidi untuk nelayan berbeda-beda, tergantung kapasitas kapal yang digunakan dan intensitas nelayan menangkap ikan. Contohnya, kapal dengan kapasitas 2 GT, kemungkinan membutuhkan solar minimal 60 liter/hari atau mungkin 1 ton/bulan.

Menurut dia, nelayan tradisional Tanjungpinang jarang menangkap ikan di perairan setempat. Melainkan melaut hingga ke sekitar Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga sehingga membutuhkan banyak bahan bakar.

"Beli solar di tempat resmi juga tidak boleh pakai drum. Harus membawa kapal yang digunakan nelayan tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Warga Kampung Nelayan Tambakrejo Keluhkan Tumpukan Sampah Plastik

Selain nelayan tangkap, kata dia, di Tanjungpinang juga terdapat kelompok nelayan budidaya.

Ia menyampaikan, birokrasi perizinan untuk membuka usaha budidaya ikan sebenarnya tidak berbelit-belit, namun terkadang sulit menemui pejabat di kelurahan dan kecamatan sehingga membuat nelayan enggan mengurus izin.

"Izin domisili, buka usaha juga harus diketahui pihak kelurahan dan kecamatan. Tidak ada biaya, tetapi urusnya terkadang lama. Ini yang membuat nelayan kadang-kadang merasa jenuh untuk mengurus izin," katanya.

Di Tanjungpinang, terdapat sekitar 3 ribu orang dengan lebih dari 100 kelompok.

"Kami berupaya membantu para penyuluh dari pemerintahan untuk mendorong nelayan melengkapi administrasi. Ini berguna, salah satunya data dalam penyaluran bantuan," tuturnya.

Ia berharap Peringatan Hari Nelayan Nasional dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui birokrasi yang sederhana untuk mendapatkan kuota solar. Selain itu, aparat pemerintah yang berwenang juga dapat membantu perijinan melalui upaya jemput bola, tidak hanya sekadar menunggu di kantor.