Tahun Depan, Guru Honor di Karimun Dapat Tambahan Insentif Plus Dana Pensiun

Ansar Ahmad juga menyebutkan bahwa tenaga pendidik di Kepulauan Riau tidak mencukupi.

Sehinga, dengan adanya PTK Non ASN, dapat membantu peningkatan pendidikan di Kepri, dengan spesifikasi yang cukup baik.

Upaya Pemprov Kepri dalam menyejahterakan guru, juga diakui oleh Ansar masih jauh dari harapan. Namun, meskipun demikian masih dapat terlaksana dengan kemampuan yang ada.

"Memang masih jauh dari harapan, tapi itulah kemampuan kita, yang patut kita syukuri. Dan jangan sampai ada kekosongan bidang-bidang di setiap sekolah," ucap Ansar.

Baca Juga: Kasus Korupsi DAK Tahun 2018, KPK Periksa Bupati Karimun Aunur Rafiq

Gubernur Kepri juga meminta pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, untuk tahun depan tidak ada lagi keterlambatan dalam pembayaran insentif, seperti yang terjadi saat ini.

Diketahui, bahwa sejak Januari, PTK non-ASN belum menerima insentif lantaran keterlambatan dalam penandatangaan SPK.

"Tahun depan, 1 Januari itu sudah siap semuanya. Dinas Pendidikan siapkan semuanya di bulan Desember, agar tidak terjadi keterlambatan seperti sekarang," kata Ansar.

Perlu diketahui bahwa tenaga pendidik non-ASN tingkat SMA/SMK sederat berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan untuk tingkat SMP, SD dan TK serta PAUD merupakan wewenang dan tanggung Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.

Baca Juga: 14 Kepala Puskesmas Bintan Kembalikan Uang Dugaan Korupsi Senilai Rp2 Miliar, Berikut Nama Puskesmasnya