SuaraBatam.id - Pemerintah Kepulauan Riau ingin mengejar target 10 juta sertifikasi halal yang dicanangkan pemerintah pusat.
Saat ini menurut Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kepri Mahbub Daryanto menyebut jumlah pendaftar proses produk halal (PPH) sampai saat ini sudah mencapai 926 UMKM.
Sedangkan, sertifikasi halal pada tahun 2020 sudah tersertifikasi halal 200 UMKM dan tahun 2021 sudah 214 UMKM.
"Dukungan pemerintah daerah sangat membantu program sertifikasi halal ini, dan kami siap untuk memperluas program ini secara menyeluruh," ujar Mahbub.
Lanjutnya upaya pendampingan PPH merupakan perwujudan dari amanat regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 yang mengatur secara khusus mekanisme Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK.
Sebagaimana ketentuan regulasi, sambungnya, PPH itu sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
"Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi," kata dia.
Sementara, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mendorong seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mencapai target untuk mengurus sertifikasi halal tersebut.
Kata dia tujuannya agar masyarakat makin percaya dengan keamanan dan kebersihan produk tempatan.
Baca Juga: Dua Tahun Pandemi, Geliat Ekonomi UMKM Mulai Bergairah
"Saya kira kebijakan ini sangat signifikan karena memang branding produk halal hari ini dan ke depan menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Kamis (10/3).
Menurut Ansar labelisasi halal juga akan menjadi nilai tambah bagi produk UMKM di Kepri yang berujung pada pemulihan ekonomi.
Apalagi dengan posisi Kepri yang merupakan salah satu penyumbang pariwisata terbesar kedua di Indonesia, maka sertifikasi halal seluruh produk UMKM akan membuat konsumen wisatawan yang datang ke daerah itu semakin tertarik membeli produk-produk UMKM.
"Hal itu akan memberikan kredit poin positif bagi Kepri, sebagai provinsi yang mendorong produknya bersih dan baik karena bersertifikasi halal," ujarnya. (antara)
Berita Terkait
-
Segelas Kopi Rp30 Ribu dan Ketakutan Akan Hari Esok yang Kian Mahal
-
Begini Strategi MyFundAction Ciptakan Multiplier Effect Ekonomi
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Rahasia UMKM Candyco 'Naik Kelas' Berkat Dukungan Ekosistem Digital BRI
-
Strategi Jitu Pemerintah Jajaki Pasar China untuk Produk Unggulan Indonesia
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Kronologi Kepala Imigrasi Batam Dicopot usai Viral Dugaan Pungli Wisatawan Asing
-
Kolaborasi Warga, BUMDes dan BRI Dorong Lompatan Ekonomi Desa Sausu Tambu
-
Polisi Singapura Diduga Jadi Korban Pungli Oknum Pegawai Imigrasi Batam di Pelabuhan
-
Hajar Aswad, Kepala Imigrasi Batam Dicopot Buntut Kasus Pungli WNA di Pelabuhan
-
Konsisten di Pasar Keuangan, BRI Borong 3 Gelar Dealer Utama Terbaik