SuaraBatam.id - Setelah sempat dipanggil Presiden Jokowi terkait pro kontra aturan JHT (jaminan hari tua) cair di usia 56 tahun, Menteri ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah membatalkan aturan tersebut.
Artinya, pencairan JHT akan kembali ke aturan awal yang mengacu pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.
Sebelumnya, Ida Fuziyah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang waktu pencairan JHT, yakni saat pekerja sudah berusia 56 tahun.
Peraturan baru Menaker tentang JHT tersebut mengundang polemik bagi publik. Informasi tersebut ia umumkan pada 12 Februari 2022 lalu.
Pasalnya, pekerja yang mengundurkan diri, PHK, atau sebab lainnya tidak dapat mencairkan JHT pada saat itu juga.
Pengembalian aturan lama tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Menaker ini merupakan perintah Presiden Jokowi yang dikeluarkan pada Rabu, 2 Maret 2022.
Jokowi berharap agar Menaker mengeluarkan kebijakan yang memudahkan rakyat, salah satunya perihal syarat aturan pencairan JHT.
“Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah," kata Ida dalam pernyataan resminya pada Rabu, 2 Maret 2022.
Seperti diketahui, dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, diatur bahwa pekerja yang mengundurkan diri dapat segera mencairkan JHT secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri dikeluarkan dan disahkan oleh perusahaan.
Baca Juga: Komitmen Tolak Gratifikasi dan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Raih Pengakuan ISSA
Ida mengungkapkan bahwa sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja atau serikat buruh.
Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, Insyaa Allah segera selesai,” jelas Ida.
Di sisi lain dengan pengembalian peraturan baru syarat pencairan JHT, Ida juga telah memberlakukan Program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) bagi pekerja atau buruh yang di PHK.
Ida memaparkan bahwa program JKP ini memiliki tiga manfaat oleh peserta. Pertama, peserta JKP akan mendapatkan uang tunai dan dapat memanfaatkan uang tunai.
Kedua, peserta JKP mendapat akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id. Terakhir, peserta JKP akan mendapatkan pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.
Berita Terkait
-
Strategi 'Subsidi Silang' RSUD Jakarta: Layanan Eksekutif Bakal Sokong Biaya Pasien BPJS
-
BPJS Kesehatan Bangun Standar Customer Excellence Melalui CX126
-
Anak Penerima Pekerja Upah Masih Ditanggung JKN, Begini Syaratnya
-
Pelayanan JKN Cepat dan Mudah, Titik Rasakan Manfaat Saat Anak Dirawat
-
Megawati Minta Kemenkes Jangan Kutik-Kutik BPJS: Saya yang Bikin untuk Rakyat!
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Terkini
-
Pemkot Batam Gelar Pasar Murah 15-17 September, Catat Lokasinya!
-
Mantri BRI Dewi Natalia, Dedikasi 15 Tahun Dampingi 380 Debitur Mikro
-
Wow! Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen Lampaui Kepri dan Nasional
-
UMKM Naik Kelas Jadi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Terbesar di Indonesia
-
Juicy Luicy Klarifikasi soal Bagasi: Batal Tampil di Batam, Singgung Penyelenggara