SuaraBatam.id - Setelah sempat dipanggil Presiden Jokowi terkait pro kontra aturan JHT (jaminan hari tua) cair di usia 56 tahun, Menteri ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah membatalkan aturan tersebut.
Artinya, pencairan JHT akan kembali ke aturan awal yang mengacu pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.
Sebelumnya, Ida Fuziyah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang waktu pencairan JHT, yakni saat pekerja sudah berusia 56 tahun.
Peraturan baru Menaker tentang JHT tersebut mengundang polemik bagi publik. Informasi tersebut ia umumkan pada 12 Februari 2022 lalu.
Pasalnya, pekerja yang mengundurkan diri, PHK, atau sebab lainnya tidak dapat mencairkan JHT pada saat itu juga.
Pengembalian aturan lama tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Menaker ini merupakan perintah Presiden Jokowi yang dikeluarkan pada Rabu, 2 Maret 2022.
Jokowi berharap agar Menaker mengeluarkan kebijakan yang memudahkan rakyat, salah satunya perihal syarat aturan pencairan JHT.
“Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah," kata Ida dalam pernyataan resminya pada Rabu, 2 Maret 2022.
Seperti diketahui, dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, diatur bahwa pekerja yang mengundurkan diri dapat segera mencairkan JHT secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri dikeluarkan dan disahkan oleh perusahaan.
Baca Juga: Komitmen Tolak Gratifikasi dan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Raih Pengakuan ISSA
Ida mengungkapkan bahwa sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja atau serikat buruh.
Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, Insyaa Allah segera selesai,” jelas Ida.
Di sisi lain dengan pengembalian peraturan baru syarat pencairan JHT, Ida juga telah memberlakukan Program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) bagi pekerja atau buruh yang di PHK.
Ida memaparkan bahwa program JKP ini memiliki tiga manfaat oleh peserta. Pertama, peserta JKP akan mendapatkan uang tunai dan dapat memanfaatkan uang tunai.
Kedua, peserta JKP mendapat akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id. Terakhir, peserta JKP akan mendapatkan pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.
Berita Terkait
-
Curhat Dokter Gia Pratama Viral, Sebut Hanya Terima Rp30 Ribu dari Pasien BPJS
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Jangan Diabaikan! Ini Alasan Karyawan Harus Punya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
-
Masih Bekerja Tapi Ingin Cairkan JHT? Ini Syarat Berkas Pencairan BPJS Ketenagakerjaan
-
Perkuat Perlindungan Tenaga Kerja, Menaker Tekankan Pentingnya Jaminan Sosial
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Ratusan Warga Asing Digerebek di Apartemen Baloi View, Imigrasi Batam Beri Penjelasan
-
Warga Batam Diminta Tampung Air Banyak-banyak, Besok Aliran Mati di Berbagai Wilayah
-
Pengepul Chip dan Pemain Judol di Batam Dibekuk Polda Kepri
-
BBRI Masih Menarik di 2026, Laba Tumbuh dan Kredit Tetap Ngebut
-
Tumbuh 13,7%, BRI Kantongi Laba 15,5 Triliun di Triwulan I 2026