SuaraBatam.id - Pelayanan kesehatan di RSUD Muhammad Sani Karimun kerap dianggap bermasalah dalam pembayaran tagihan.
Permasalahan itu terjadi karena tidak menunggaknya iuran BPJS atau tidak adanya pasien terdaftar di BPJS. Sementara, untuk pengurusan BPJS dinilai cukup lama.
Sehingga, selama ini Pemkab Karimun menanggung jaminan masyarakat yang berobat dan terutang hampir mencapai Rp 2 miliar.
"Akibatnya timbul hutang, dan pemkab jadi jaminan untuk membantu masyarakat. Ada hutang Rp 2 miliar, namun masih optimal," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq, Senin (22/11/2021) dikutip dari Batamnews.
Oleh karena itu, Aunur Rafiq berencana akan mengadakan kembali Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk tahun 2022.
Penerima Bantuan Iuran (PBI) itu dikhususkan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu membayar BPJS.
Usulan untuk mengadakan Jamkesda itu disambut baik, setelah mendengar tanggapan fraksi-fraksi, dalam Sidang Paripurna DPRD Karimun membahas nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2022.
Kemudian, Rafiq juga telah menyinggung besaran anggaran yang akan direalisasikan untuk Jamkesda tersebut, yaitu sebesar Rp 1,5 miliar dalam setahun.
"Untuk penanganan berobat orang yang tidak mampu dialokasikan Rp 1,5 miliar, namun itu akan kita lihat nanti dalam pembahasan bersama," ucapnya.
Baca Juga: Satgas Kepri: Kabupaten Karimun Nol Kasus Aktif Covid-19
Berita Terkait
-
Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan Anggota Keluarga yang Meninggal Dunia
-
Cara Mengetahui Terakhir Iuran BPJS Ketenagakerjaan Lewat JMO
-
Rekomendasi Mobil Bekas Harga Terjangkau di Tengah Penyesuaian Ekonomi
-
Iuran BPJS Ketenagakerjaan Mandiri Bayar Berapa? Begini Cara Daftarnya
-
Apakah Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan yang Bertahun-tahun Bisa Dicicil? Begini Caranya
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Anggota Intelkam Polda Kepri Ditemukan Meninggal di Rumah Dinas
-
UMP Kepri 2027 Naik 9,02 Persen, Resmi Jadi Rp4,22 Juta
-
Truk Kopdes Tiba di Batam, Pemprov Kepri Ngaku Belum Terima Laporan
-
Kabur dari Brebes ke Jakarta dan Tanjungpinang, DPO Rp600 Juta Ditangkap di Batam
-
Polda Kepri Gerebek Kampung Madani Batam, 18 Orang Positif Narkoba