Rumor Keretakan Hubungan Gubernur dan Wagub Kepri, Stafsus Bahas Pelanggaran

SuaraBatam.id - Enam bulan menjalani masa tugas, keretakan hubungan Gubernur dan Wagub Kepri yakni Ansar Ahmad, dan Marlin Agustina Rudi semakin terlihat, dan kini seakan seperti konsumsi masyarakat umum.

Adapun isu keretakan antara kedua pejabat Pemprov Kepri ini, mulai mencuat dua bulan sejak pelantikan keduanya, yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 25 Februari lalu.

Dalam kunjungan kerjanya ke Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/8/2021) lalu,  Gubernur Kepri Ansar Ahmad akhirnya membuka alasan retaknya hubungan antara dirinya, dengan Wagub Kepri, dimana hal itu didasari komitmen keduanya yang tak terjalin dengan baik sejauh ini.

"Saya kerja berdasarkan referensi undang-undang, saya komitmen kalau yang sebelah sana juga komitmen,” ujar Ansar, saat ditemui di Harmoni Hotel Nagoya, Senin (9/8/2021) lalu.

Ansar merujuk kepada kubu politik pendukung Marlin, yakni Partai Nasdem, yang seharusnya menjadi partner politik, dari Partai Golkar yang mengusung Ansar saat ini. 

Rencana Ketua DPW Partai Nadem Kepri, Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekaligus suami Wagub Kepri, dalam penempatan nama di posisi strategis, juga mendapat penolakan dari Ansar Ahmad.

Staf Khusus Gubernur Kepri, Ade Angga yang berhasil dihubungi, Rabu (11/8/2021) siang mengakui perihal tersebut.

Ade yang juga sebelumnya Ketua tim kampanye Ansar-Marlin pada Pilkada lalu, menjelaskan isu yang berkembang saat ini mengenai kubu mereka menjurus ke fitnah. 

"Fitnah yang saya maksud berkembang saat ini, adalah salah satu organisasi di Batam. Yang mengancam dengan selalu membawa surat perjanjian, yang diyakini oleh mereka adalah perjanjian politik antara Golkar dan Nasdem," tutur Ade Angga.

Baca Juga: Isu Keretakan Hubungan Gubernur dan Wagub Kepri Menguat, Ansar Singgung Pemkot Batam

Mengenai hal ini, Ade menganggap wajar jika Partai Politik (Parpol) membuat kesepakatan dengan parpol lain.  Serta jenis kesepakatan yang telah dibuat ada yang tertulis dan ada yang tidak. 

“Kami pastikan kesepakatan yang kami buat mempunyai saksi lebih dari dua orang,” ujar Ade. 

Namun demikian, Ade membenarkan bahwa dalam perjanjian politik tersebut, ada poin mengenai nama yang akan dibawa menduduki beberapa jabatan strategis di Pemprov Kepri.

Dal poin yang dimaksud, Ade mengaku memang ada transaksi jabatan, yaitu jabatan sekretaris daerah dan beberapa kepala dinas. 

“Tapi nama-nama itu memang dikosongkan, jadi inisial J untuk jadi Sekda tidak ada, ini biar J tau bahwa dia tidak diusulkan,” katanya. 

Untuk membuat perjanjian tersebut, Ade mengaku partai Golkar telah melakukan pengorbanan dengan tidak mencalonkan kader mereka pada Pilwako Batam.