Rumor Keretakan Hubungan Gubernur dan Wagub Kepri, Stafsus Bahas Pelanggaran

SuaraBatam.id - Enam bulan menjalani masa tugas, keretakan hubungan Gubernur dan Wagub Kepri yakni Ansar Ahmad, dan Marlin Agustina Rudi semakin terlihat, dan kini seakan seperti konsumsi masyarakat umum.

Adapun isu keretakan antara kedua pejabat Pemprov Kepri ini, mulai mencuat dua bulan sejak pelantikan keduanya, yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 25 Februari lalu.

Dalam kunjungan kerjanya ke Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/8/2021) lalu,  Gubernur Kepri Ansar Ahmad akhirnya membuka alasan retaknya hubungan antara dirinya, dengan Wagub Kepri, dimana hal itu didasari komitmen keduanya yang tak terjalin dengan baik sejauh ini.

"Saya kerja berdasarkan referensi undang-undang, saya komitmen kalau yang sebelah sana juga komitmen,” ujar Ansar, saat ditemui di Harmoni Hotel Nagoya, Senin (9/8/2021) lalu.

Baca Juga: Isu Keretakan Hubungan Gubernur dan Wagub Kepri Menguat, Ansar Singgung Pemkot Batam

Ansar merujuk kepada kubu politik pendukung Marlin, yakni Partai Nasdem, yang seharusnya menjadi partner politik, dari Partai Golkar yang mengusung Ansar saat ini. 

Rencana Ketua DPW Partai Nadem Kepri, Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekaligus suami Wagub Kepri, dalam penempatan nama di posisi strategis, juga mendapat penolakan dari Ansar Ahmad.

Staf Khusus Gubernur Kepri, Ade Angga yang berhasil dihubungi, Rabu (11/8/2021) siang mengakui perihal tersebut.

Ade yang juga sebelumnya Ketua tim kampanye Ansar-Marlin pada Pilkada lalu, menjelaskan isu yang berkembang saat ini mengenai kubu mereka menjurus ke fitnah. 

"Fitnah yang saya maksud berkembang saat ini, adalah salah satu organisasi di Batam. Yang mengancam dengan selalu membawa surat perjanjian, yang diyakini oleh mereka adalah perjanjian politik antara Golkar dan Nasdem," tutur Ade Angga.

Baca Juga: Pejabat BP Batam Mendadak Diperiksa Polisi Dugaan Pungutan Liar Jasa pelabuhan

Mengenai hal ini, Ade menganggap wajar jika Partai Politik (Parpol) membuat kesepakatan dengan parpol lain.  Serta jenis kesepakatan yang telah dibuat ada yang tertulis dan ada yang tidak. 

“Kami pastikan kesepakatan yang kami buat mempunyai saksi lebih dari dua orang,” ujar Ade. 

Namun demikian, Ade membenarkan bahwa dalam perjanjian politik tersebut, ada poin mengenai nama yang akan dibawa menduduki beberapa jabatan strategis di Pemprov Kepri.

Dal poin yang dimaksud, Ade mengaku memang ada transaksi jabatan, yaitu jabatan sekretaris daerah dan beberapa kepala dinas. 

“Tapi nama-nama itu memang dikosongkan, jadi inisial J untuk jadi Sekda tidak ada, ini biar J tau bahwa dia tidak diusulkan,” katanya. 

Untuk membuat perjanjian tersebut, Ade mengaku partai Golkar telah melakukan pengorbanan dengan tidak mencalonkan kader mereka pada Pilwako Batam. 

Hal ini dilakukan untuk kesepakan tidak tertulis, bahwa mereka bersama-sama berjuang di Pilkada di Batam dan Bintan.

“Namun ternyata perjanjian itu dikhianati, pada pilbup Bintan, dari pihak mereka (Nasdem) ada yang mencalonkan,” tegas Ade.

Salah satu pelanggaran lain adalah, pernyataan HM. Rudi yang menyatakan akan maju pada Pilgub Kepri 2024 mendatang.

“Baru saja pelantikan Februari lalu, tapi mau mencalonkan diri 2024, artinya mau jadi lawan politik, ada jejak digitalnya,” jelasnya. 

Ia menambahkan dalam surat perjanjian tersebut dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa jika ada perselisihan, maka akan dimusyawarahkan secara mufakat, akan tetapi pada faktanya, tidak ada upaya untuk mufakat. 

“Malah ada ancaman demo, pengerahan masa, dan ini sebetulnya kalau kita sebagai parpol tidak bisa ditekan, kalau kita mau duduk bersama, ayo berunding,” katanya. 

Kemudian poin kesepakatan yang dilanggar juga menyangkut wilayah pemenangan. 

Pihak Nasdem mendapat tugas untuk memenangkan Ansar-Marlin di Batam dan Karimun. 

Namun satu bulan sebelum Pilkada, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survei, dan pasangan Ansar-Marlin menurun.

Pihaknya mengartikan ada sentimen negatif terhadap pasangan yang diusung mereka.

“Ternyata jaminan kemenangan Batam-Karimun tidak terbukti, ini diantaranya sebab-sebab kesepakatan sangat mungkin ditinjau ulang,” ucapnya.

Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait