Demokrat Minta Pemerintah Karantina Pulau Jawa, Jibriel: Khawatir Negara Bakal Kolaps

SuaraBatam.id - Indonesia kini kembali mengambil langkah untuk memutus penularan wabah Covid-19 dengan melakukan perpanjangan PPKM skala mikro di berbagai daerah. Pulau Jawa saat ini masih menjadi wilayah dengan kasus Covid-19 paling banyak.

Namun, disebut oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, agar pemerintah menerapkan lockdown pulau Jawa. Deputi Riset dan Survei Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Demokrat, Jibril Avessina mengklaim, biaya PPKM Mikro justru lebih mahal dari biaya lockdown.

Tidak hanya itu, menurutnya, PPKM mikro justru berpotensi memperpanjang masa krisis Indonesia.

Ia melanjutkan, jika pemerintah tidak cepat mengambil keputusan untuk lockdown atau karantina maka bisa berdampak pada krisis kesehatan yang tidak kunjung berakhir dan dikhawatirkan negara akan kolaps hingga negara sulit bangkit.

Baca Juga: Ada ASN Positif COVID-19, Balai Kota Bandung Lockdown

“Berdasarkan kajian kami, karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp48 triliun. Ini realistis dan feasible (memungkinkan). Tinggal kita berani punya political will (keinginan) atau tidak mengingat angka kasus baru COVID-19 semakin tinggi tiap harinya. Perlu terobosan kebijakan,” kata Jibriel, Selasa (29/6/2021).

Jibriel menuturkan, anggaran lockdown atau karantina sebesar Rp48 trilyun itu diambil dari dana kebutuhan dasar sebesar Rp400 ribu untuk 80 persen penduduk Jawa atau sebanyak 121 juta jiwa.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang saat ini juga aktif sebagai anggota Komisi XI DPR RI Vera Febhyanty meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk menguatkan layanan kesehatan mengingat kasus pandemi terus naik dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami di Komisi XI DPR RI selalu mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) agar fokus kepada (penyelamatan) manusia. Realokasi anggaran untuk kesehatan lebih utama ketimbang pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda. Anggaran yang ada mampu menyelesaikan problem kesehatan akibat COVID-19,” kata Vera, melansir Antara.

Hingga Senin (28/6/2021), jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia  mencapai 2.135.998, sementara kasus aktif sebanyak 218.476.

Baca Juga: Eks Menkes Siti Fadilah ke Pemerintah: Jangan Nurut Disuruh Lockdown!