Isu Pengadaan Pemerintah Pusat, Nelayan Natuna Tegaskan Tolak Cantrang

Herman menilai pengoperasian cantrang tersebut hanya akan menguntungkan segelintir orang, namun tidak berdampak positif bagi nelayan Natuna.

Iming-iming akan ada restribusi dan keterlibatan bisnis untuk daerah, lanjut dia, adalah jargon semata yang tidak pernah terlaksana.

Sehingga pihaknya mengharapkan Bupati-Wakil Bupati Natuna terpilih Wan Siswandi dan bapak Rodhial Huda, DPRD, nelayan, dan semua komponen masyarakat harus bersatu menolak cantrang.

"Coba Bupati-Wakil Bupati Natima studi banding ke Pantai Utara Pulau Jawa. Jumpai nelayan-nelayan kecil di sana, tanyakan kesengsaraan mereka akibat dampak alat tangkap cantrang ini," tutur Herman.

Baca Juga: Hadapi Penumpukan TKI Saat Pandemi, Ansar: Bisa Rusak Daerah Investasi

Lebih lanjut, ia mengutarakan menolak cantrang dari laut Natuna bukan hal mustahil.

Aliansi Nelayan Natuna pernah beberapa kali membuat gerakan kecil menolak cantrang dan langsung direspon Pemerintah Pusat melalui KKP dan pelaku cantrang. Dampaknya, muncul kesepakatan 30 mil untuk zonasi cantrang.

"Tapi yang kita perjuangkan tetap tolak cantrang di laut Natuna," sebut Herman.

Herman mengakui selama ini memang hanya segelintir nelayan yang konsisten melakukan perlawanan menolak cantrang. Sebagian nelayan lain justru mendukung.

Hal ini, menurut dia, berbanding terbalik dengan WPP lain yang kompak menolak dan menangkap kapal-kapal cantrang yang mencoba masuk ke wilayah mereka.

Baca Juga: Jangkar Perahu Putus, Satu Nelayan Asal Cinangka Tercebur Belum Ditemukan

"Saya yakin kalau semua sepakat menolak, pasti KKP akan memperhitungkan lagi keberadaan cantrang di WPP 711. Sebab, anggapan KKP sejauh ini hanya segelintir pihak yang menolak cantrang," tutup  Herman. [Antara]